Ada keuntungan dan kerugian ambigu dari ekonomi bawah tanah dalam suatu negara ekonomi. Gagasan yang bisa diperdebatkan seputar apakah ekonomi bawah tanah dapat membantu negara ekonomi dalam kasus krisis. Banyak ekonom mungkin percaya bahwa itu bisa berubah menjadi pengukuran yang menyesatkan. Masalah meningkat ketika strategi fiskal dan moneter harus menjadi tindakan bersama untuk mengendalikan ekonomi bawah tanah, dalam kasus krisis keuangan global. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan analisis kebijakan publik untuk masalah ekonomi bawah tanah di Indonesia selama krisis keuangan global. Periode penelitian adalah 2004-2017 dan populasi dalam penelitian ini adalah Indonesia. Sampel diperoleh melalui metode purposive sampling. Regresi Least Square Biasa digunakan sebagai metode analisis data dalam penelitian ini. Ditemukan dari penelitian ini bahwa nilai rata-rata ekonomi di Indonesia dari 2004 hingga 2017 adalah 26 dari PDB dengan kerugian dari potensi pajak sekitar 2,8 dari PDB.

---

There are ambiguous advantages and disadvantages of underground economy within an economic state. The debatable notions surrounding whether or not underground economy might help an economic state in the case of crisis. Many economists also believe that it might destroy an economic performance of a country since it might turn into misleading measurements. The problems rise when fiscal and monetary strategies should take actions together in order to control underground economy in the case of global financial crisis. The objective of this research is to obtain public policy analysis for underground economy problem in Indonesia during global financial crisis. The research period is from 2004 2017 and population in this research is Indonesia. Sample is obtained through purposive sampling method. Ordinary Least Square regressions are used as the data analysis method in this research. It is found from this research that the average value of underground economy in Indonesia from 2004 to 2017 is 26 of GDP with the loss from tax potential around 2,8 of GDP.