Kegiatan ekonomi sewa-menyewa Virtual Office di Indonesia merupakan suatu fenomena baru di Indonesia. Sewa-menyewa Virtual Office ini memungkinkan sebuah badan hukum hanya memiliki kantor virtual tanpa perlu menyediakan kantor fisik dalam menjalankan aktifitasnya. Keberadaan Virtual Office itu sendiri memiliki beberapa tantangan dari segi hukum, mulai dari objek Virtual Office itu sendiri sebagai suatu kebendaan yang dapat dijadikan objek suatu perjanjian dalam hukum Indonesia, soal-soal perjanjian sesuai dengan hukum negara, dan praktiknya didalam masyarakat. Menariknya, sejumlah isu hukum ditemukan diluar perjanjian namun terkait dengan objek Virtual Office itu sendiri. Permasalahan tersebut muncul mulai dari penggunaan Virtual Office tanpa didasari perjanjian sewa-menyewa, Penyewaan ulang Virtual Office tanpa hak dan kendala pengawasan dan administrasi pemerintahan.

---

Economic activities on rental of virtual office are a new phenomenon in Indonesia. Rental of virtual office allow a legal entity to provide only virtual office without having a physical office. There are some legal challanges for virtual office ranging from object of virtual office itself as property that can be applied as an object of contract in Indonesian law, contract law in Indonesia and its practicability in society. interestingly, a number of legal issues are found outside the agreement but are related to the Virtual Office object itself. These problems arise from the use of Virtual Office without a rental agreement, Virtual Office redeployment without rights, and administrative constraints.