Percepatan pengembangan sektor industri sebagai salah satu fokus kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN otomatis akan diikuti dengan meningkatnya permintaan tenaga kerja terampil, sehingga butuh suatu upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja Indonesia agar tidak kalah saing dengan tenaga kerja asing dan memperparah tingkat pengangguran. Pendidikan kejuruan berkontribusi dalam menekan angka penangguran karena lulusannya merupakan tenaga kerja terampil siap pakai yang dapat langsung diserap industri. Jawa Barat menempati posisi ketiga secara nasional yang memiliki angka pengangguran tertinggi, di mana sebagian besarnya adalah lulusan SMK. Penelitian ini akan menganalisis jejaring kebijakan untuk melihat bagaimana dinamika dan interaksi antar para aktor kunci dalam jejaring kebijakan pada kebijakan pendidikan kejuruan dan ketenagakerjaan dapat menjelaskan tingginya pengangguran lulusan SMK di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan post-positivism. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejauh ini interaksi antar aktor kunci yang terlibat dalam jejaring kebijakan ini masih mengandalkan bentuk hubungan yang sifatnya formal. Konflik kepentingan yang terjadi antar para aktor dari sektor publik berakar dari perbedaan pandangan mereka terkait apa yang sesungguhnya menjadi masalah dan bagaimana mengatasinya.

---

Accelerating the development of the industrial sector as one of the ASEAN Economic Community 39 s policy focus will automatically be followed by the increasing demand for skilled labor, so it needs an effort to improve the quality of Indonesian labor so as not to lose competitiveness with foreign workers and aggravate the unemployment rate. Vocational education contributes to reducing unemployment rates because the graduates are ready made skilled laborers who can be directly absorbed by the industry. West Java occupies the third position nationally which has the highest unemployment rate, where most of them are SMK graduates. This study will analyze the policy network to see how the dynamics and interactions among key actors in the policy network on vocational education and employment policy can explain the high unemployment of SMK graduates in West Java Province. This research is a qualitative research with post positivism approach. The results show that so far the interactions among key actors involved in this policy network still rely on formal relationships. The conflicts of interest between actors from the public sector stem from their differing views on what really matters and how to overcome them.