Penanganan kasus tindak pidana aborsi dalam tesis ini berawal dari terbongkarnyapraktik aborsi yang berawal dari beberapa situs website yang tersebar di Internet.Tempat praktik aborsi berkamuflase sebagai kantor lembaga hukum dan tour travel Gayatri di Jalan Cimandiri No.7 RT06/04 Cikini, Menteng, Jakarta Pusatini, yang kemudian digeledah oleh petugas dari Subdit III SumdalingDitreskrimsus Polda Metro Jaya. Adapun faktor yang diduga penyebab meluasnya praktik aborsi di Indonesia adalah: 1 meningkatnya perilaku permisif dan seksbebas dikalangan remaja baik diperkotaan maupun di pedesaan; 2 memintapertolongan orang untuk mengugurkan kandungan baik secara tradisional tenaganon medis maupun secara modern tenaga medis ; 3 tempat praktik aborsi baikyang dilakukan oleh oknum dukun beranak, bidan atau perawat cukup tersedia dikota maupun di desa; 4 praktik aborsi yang dilakukan secara terselubung diklinik-klinik bersalin dan rumah sakit baik negeri maupun swasta juga tersedia dikota-kota besar, ditambah lemahnya kontrol sosial dan sanksi sosial; dan 5 adanya anggota masyarakat yang malah ikut mengambil keuntungan darikehadiran klinik terselubung itu. Menurut hukum yang berlaku di Indonesia,praktik aborsi seperti yang dibongkar polisi dalam penelitian ini, termasukkejahatan atau yang dikenal dengan istilah 'Abortus Provocatus Criminalis'.Tindakan abortus ini dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Upaya yangdilakukan oleh penyidik Subdit Sumdaling Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telahmemenuhi 3 dimensi, 1 yakni dimensi sistem normatif dimana penyidikmenerapkan aturan hukum yakni KUHP Pasal 346, 367, 348, dan 349 dan jugaUndang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatandimana para tersangkadikenakan sanksi pidana; 2 dimensi sistem administratif dimana penyidik jugamelakukan koordinasi dan interaksi dengan pihak lain pihak Ikatan DokterIndonesia IDI dan ahli kebidanan, dan pihak kejaksaan negeri selaku penuntutumum, dan juga 3 dimensi social system dimana penyidik juga mendefinisikankasus tersebut terhadap dampaknya kepada masyarakat umum. Sementara ituguna menunjang penyelidikan dan penyidikan kasus aborsi, kompetensi SDMSubdit Sumdaling harus ditingkatkan dikarenakan dari data yang diperoleh masihbanyak penyidik pembantu yang belum mengikuti pendidikan kejuruan untukmeningkatkan kompetensi dalam bidang penyidikan kasus-kasus khusus sepertikasus aborsi dan sejenisnya. Begitu juga sarana, prasarana dan pendanaan gunamenunjang kerja dari penyidik.

---

The handling of the criminal act of abortion case in this thesis began with theunveiling of an abortion practice that was found from several websites on theinternet. The abortion facility operated under the guise of Gayatri law office andtour travel agency on Jalan Cimandiri No.7 RT 06 04 Cikini, Menteng, CentralJakarta, which was then searched by officers of Subdit III SumdalingDitreskrimsus Sub Directorate III of Environmental Resources, Special CriminalInvestigation Directorate of Jakarta Metro Police. The widespread of the practiceof abortion in Indonesia is presumably caused by the following factors 1 theincrease of permissive behavior and free sex among teenagers in cities and ruralareas 2 people seeking help for abortion by traditional methods non medicalpersonnel and modern methods medical personnel 3 the availability of placesthat provide abortion performed by traditional birth attendants, midwives ornurses in cities and rural areas 4 the practice of abortion performed covertly inmaternity clinics and hospitals, both public and private, is also available in majorcities, along with weak social control and social sanctions and 5 communitymembers who take advantage of such covert clinics. According to Indonesian law,the abortion practice as unveiled by the police in this research is considered acrime or otherwise known as 'Abortus Provocatus Criminalis'. This act ofabortion is categorized as a criminal act. Efforts undertaken by Subdit SumdalingDitreskrimsus investigators of Jakarta Metro Police have fulfilled these 3dimensions, 1 the dimension of normative system in which the investigatorsapplied the rule of law namely KUHP Criminal Code Articles 346, 367, 348,and 349 and also Law Number 36 of 2009 regarding health in which the suspectsare subject to criminal sanctions 2 the dimension of administrative system inwhich the investigators also coordinated and interacted with other parties, IkatanDokter Indonesia IDI Indonesian Medical Association and obstetricians, and thedistrict attorney as public prosecutor, and also 3 the dimension of social systemin which the investigators also defined the case in terms of its impact on thegeneral population. Meanwhile, in order to support inquiry and investigation ofabortion cases, Subdit Sumdaling needs to improve the competency of itspersonnel because according to the obtained data, many of the assistantinvestigators have not pursued vocational education to improve their competencyin the area of special case investigation such as abortion cases and others. Thesame goes for facilities, infrastructure and funding that are needed to support thetask of investigators