Saat ini, terdapat teknologi terbaru di bidang penyiaran yaitu digitalisasi penyiaran dimana terjadi perubahan sistem penyiaran dari analog menuju digital. Sehingga pemerintah memerlukan sebuah penetapan penyelenggara multipleksing sebagai penyelenggara infrastruktur. Setelah diterbitkannya penetapan, muncul gugatan atas penyelenggaraan tersebut karena belum ada peraturan perundang-undangan yang cukup sehingga penyelenggaraan digitalisasi penyiaran tertunda. Tesis ini membahas pengaruh dari pembatalan keputusan menteri tersebut dan menganalisis upaya-upaya yang telah dilakukan dan sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah dalam menghadapi pembatalan keputusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus.Hasil penelitian in menunjukkan bahwa Pemerintah sebagai pelayan publik, harus memberikan pelayanan publik demi mewujudkan good governance tanpa melupakan asas-asas pemerintahan yang baik AAUPB . Pemerintah juga harus memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara penyiaran dalam melakukan usaha meskipun beluum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur, sehingga Pemerintah diperkenankan untuk membuat peraturan kebijakan untuk mengisi kekosongan hukum dan sekaligus memberi kepastian hukum. Selain itu, Pemerintah juga harus segera melakukan revisi pada Undang-Undang Penyiaran sebagai dasar penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

---

Currently, there is a new technology in the field of broadcasting that is broadcasting digitalization where there is a change of broadcasting system from analog to digital. So the government needs a multiplexing organizer as the organizer of the infrastructure. After the issuance of the stipulation, a lawsuit arose regarding the implementation because there is no adequate legislation so that the implementation of digitalization of broadcasting is delayed. This thesis examines the effect of the cancellation of the ministerial decree and analyzes the efforts that have been made and should be undertaken by the Government towards the cancellation of the decision. The research method used is normative research with historical approach, and case approach.The results of this study indicate that the Government as a public servant, must provide public services in order to realize good governance without forgetting the principles of Asas Asas Umum Pemerintahan yang Baik AAUPB . The government should also provide legal certainty for broadcasters in conducting business even though there is no legislation governing regulations, so the Government is permitted to make policy rules to fill legal vacuum and at the same time provide legal certainty. In addition, the Government should also immediately revise the Broadcasting Act as the basis for broadcasting in Indonesia.