UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Diskursus penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota militer di Indonesia = Discourse of criminal act of corruption conduct by military members in Indonesia

Janathul Firdaus Tirtayasa; Topo Santoso, supervisor; Mardjono Reksodiputro, examiner; Agus Brotosusilo, examiner; Eva Achjani Zulfa, examiner (Universitas Indonesia, 2018)
 Abstrak
ABSTRAK
Saat ini korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam lingkungan sipil, melainkan juga sudah masuk ke dalam lingkungan militer, yang melibatkan para prajurit TNI. Permasalahannya adalah pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi belum dapat dilaksanakan secara optimal. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan mengkaji pengaturan mengenai tindak pidana korupsi, TNI, peradilan militer serta peradilan umum. Konsep Peradilan Koneksitas yang tidak optimal dijalankan, penegakan hukum yang menjadi permasalahan di institusi militer serta posisi peradilan militer yang tidak independen membuat perdebatan bagaimana peradilan militer masih relevan dijalankan untuk penyelesaian tindak pidana korupsi yang dilakukan anggota militer. Adanya TAP MPR No. VII/2000 dan UU No.34 Tahun 2004 yang menetapkan anggota militer yang melakukan tindak pidana korupsi akan diselesaikan di pengadilan tindak pidana korupsi belum dapat dijalankan apabila belum ada UU Peradilan Militer yang baru.

ABSTRACT
Currently, corruption in Indonesia does not only occur in the civil environment, but also has entered into the military environment, involving TNI soldiers. The problem is that the eradication of corruption is not optimally implented. The method used is normative legal research by reviewing the regulation on corruption, TNI, military justice and general justice. The concept of unfairly executed Justice Connection, law enforcement that is a problem in military institutions and the position of an independent military court makes debate on how military justice is still relevant for the settlement of criminal acts of corruption committed by members of the military. The existence of MPR Decree No. VII 2000 and Law No.34 of 2004 which stipulates that members of the military who commit corruption will be resolved in the court of corruption can not be executed if there is no new Military Justice Act.
 File Digital: 1
Shelf
 T50264-Janathul Firdaus Tirtayasa.pdf ::

Catatan : Menu Anggota

 Metadata
No. Panggil : T50264
Nama orang :
Nama orang tambahan :
Nama badan tambahan :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Universitas Indonesia, 2018
Program Studi :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xii, 181 pages : illustration ; 30 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 170-181
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T50264 15-18-092611978 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20477169