Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara BUMN dalam hal ini PT PLN Persero PLN yang diberikan amanat untuk mengelola usaha ketenagalistrikan, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan telah merencanakan pembangunan pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, dimana secara mayoritas pembangkit listrik yang dibangun adalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap PLTU Batubara. Banyaknya PLTU Batubara tersebut juga menjadi salah satu alasan bahwa batubara merupakan sumber daya alam yang material bagi kepentingan umum untuk memenuhi kebutuhannya akan tenaga listrik, disamping itu produksi batubara di Indonesia sebagian besar diserap oleh PLN sebagai konsumen batubara terbesar di Indonesia yang diperuntukkan untuk PLTU Batubara yang kebutuhannya akan batubara juga terus meningkat setiap tahunnya. Bahwa dengan meningkatnya harga batubara saat ini maka dikeluarkannya peraturan mengenai pengendalian sumber daya alam dalam hal ini berupa batubara dengan memberikan pembatasan harga batubara untuk PLTU Batubara, demi mengakomodasi kepentingan umum sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan memberikan kepastian baik bagi PLN maupun pelaku usaha baik untuk keandalan pasok dan pengembalian investasi.

---

Government through State Owned Enterprise SOE in this case PT PLN Persero PLN is given mandate to manage electricity business, electricity infrastructure development has planned to build power plant to fulfill national electricity requirement, where majority of power plant built is Coal Fired Power Plant. The majority number of Coal Fired Power Plant is also one of the reasons that coal is a material resource for the public interest to meet the need for electricity power, furthermore the coal production in Indonesia is largely absorbed by PLN as the largest coal consumer in Indonesia which is destined for Coal Fired Power Plant and the needs coal shown continue to increase in every year. Whereas with the current increase of coal price, the issuance of natural resources control regulation regarding which set the limitation of price for Coal Fired Power Plant, in order to accommodate the public interest in accordance with the mandate of Article 33 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and provide certainty for both PLN and business actor both for reliability of supply and return on investment.