ABSTRAK
Tesis ini membahas pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela terhadap aset Perseroan Terbatas yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II Tangerang. Lelang Noneksekusi sukarela yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II seharusnya tidak menyisakan permasalahan di kemudian hari. Selain itu, Lelang seharusnya aman karena dilakukan secara apa adanya (as is) dan Pembeli dianggap sudah mengetahui kondisi objek yang dilelang. Namun demikian, lelang tersebut digugat oleh pihak lain karena objek lelang ternyata juga merupakan objek sita jaminan/eksekusi pada perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap, antara pemilik objek lelang dengan penggugat. Berdasarkan uraian tersebut, Tesis ini meneliti pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II atas harta milik Perseroan Terbatas dengan permasalahan mengenai prosedur pelaksanaan lelang dan keabsahan lelang. Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lelang dapat terlaksana secara sukarela karena dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Informasi mengenai adanya sita jaminan/eksekusi tidak terdapat pada Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan dalam rangka penyelenggaraan lelang. Informasi tersebut penting dalam menentukan siapa yang berwenang melakukan lelang. Pada penelitian ditemukan perbedaan informasi yang tertera dalam Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dan bukti kepemilikan hak atas tanah. Perbedaan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan kewenangan dalam melakukan lelang. Lelang yang seharusnya dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas II. Penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan lelang terhadap aset Perseroan Terbatas memiliki prosedur yang sama dengan lelang perseorangan. Kekeliruan kewenangan Pejabat Lelang mengakibatkan lelang menjadi tidak sah. Penulis menyarankan bahwa dalam pelaksanaan lelang noneksekusi sukarela, Pejabat Lelang Kelas II dapat melakukan pemeriksaan lebih jauh atas objek lelang.

---

ABSTRACT
This thesis will describe the implementation on the voluntarily non-execution auction of the assets owned by an Indonesian limited liability company. The voluntary auction lead by Class II Auctioneer (Pejabat Lelang Kelas II) was supposed to be conducted voluntarily without dispute and does not leave any future dispute. Considering that the auction conducted "as is", the buyer was expected to realize the condition of the object. In fact, the auction was sued by another party who argues that the object is a confiscation object on another dispute. The information which indicates that the auction object is an object of confiscation does not declared in the Land Registration Letter issued by Land Office. n an auction with fixed assets as objects, the issuance of Land Registration Letter is required to fulfill formal legality of auction object. Land Registration Letter is also a document that became basis in determining who is authorized to conduct the auction. The research found differences between information contained in the Land Registration Letter and information in the Right to Build Certificate. Such discrepancies may result errors in determining auction officers, and it may caused to invalidity of the auction. The research conducted by normative juridical with analytical descriptive method will describe general auction procedure with emphasize on the Limited Liability Company as the owner of auction object.