Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU Perseroan Terbatas") memberikan pembatasan terhadap kewenangan anggota Direksi untuk mewakili Perseroan apabila terjadi perkara di pengadilan antara anggota Direksi yang bersangkutan dengan Perseroan atau apabila memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan, rumusan pasal ini memberikan beragam penafsiran mengenai sejauh mana pembatasan kewenangan anggota Direksi tersebut berlaku. Tesis ini membahas bagaimana pembatasan kewenangan mengurus dan mewakili Perseroan terhadap anggota Direksi yang mempunyi benturan kepentingan dengan Perseroan dan bagaimana keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham yang pemanggilannya dilakukan, diselenggarakan dan dipimpin oleh anggota Direksi yang sedang berperkara melawan Perseroan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan studi dokumen dengan mengumpulkan data sekunder yang bersumber dari hukum primer, sekunder dan tertier dalam bentuk pendekatan kualitatif untuk menghasilkan uraian berupa deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa pembatasan kewenangan anggota Direksi dalam UU Perseroan Terbatas hanya berlaku terhadap: (i) kewenangan untuk mewakili dalam suatu perkara tertentu saja; atau (ii) kewenangan untuk melakukan perikatan atau transaksi tertentu yang terdapat benturan kepentingan saja. Dengan demikian tindakan pemanggilan, menyelenggarakan, memimpin serta membuat risalah RUPS dalam perkara yang dijadikan studi kasus seharusnya adalah tetap sah karena hal tersebut adalah semata-mata kewajiban administratif Direksi.

---

Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company ("Company Law") regulates the limitation of authority of member on Board of Director to represent the Company when having a legal suit against the company or having conflict of interest with the Company, this provisions occurs the difference of interpretation on how does the limitation shall be applied. This Thesis research and explain how is the application of limitation of authority to manage and to represent the Company for the member of Board of Director who is having conflict of interest against the Company and how is the validity of the general meeting of shareholders which is conducted by the member of Board of Director who is having legal suit against the Company. The research method of this Thesis is normative law research and using analytical descriptive method based on documents study by compiling literature of law resources either primary, secondary or complementary with qualitative approach to conclude the deliverable analytical descriptive result. Based on this research can be explained that the limitation of authorities on member of board of director by Company Law are only applied on: (i) the authority to represent the Company on the relevant legal case only; or (ii) the authority to execute the agreement or transaction which contains a conflict of interest. Therefore the general meeting of shareholders which is held by the member of Board of Directors of the case study object should be remain valid since that was solely an administrative obligation of the member of Board of Directors.