Tesis ini berisi tentang analisis pengaruh penerapan Laku Pandai Branchless Banking terhadap Indeks Keuangan Inklusif di Indonesia. Laku Pandai merupakan salah satu program guna mendukung terwujudnya keuangan inklusif yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Peraturan OJK Nomor 19/POJK.03/2014. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat inklusi keuangan setiap provinsi dan menganalisis pengaruh penerapan Laku Pandai terhadap tingkat inklusi keuangan yang direpresentasikan dengan Indeks Keuangan Inklusif, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan regresi berganda data panel dari 33 Provinsi di Indonesia selama periode berlakunya Laku Pandai mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Model penelitian merupakan Random Effect Model dengan metode Generalized Least Square GLS . Tingkat inklusi keuangan masing-masing provinsi di Indonesia dihitung dengan menggunakan Indeks Keuangan Inklusif berdasarkan metode Sarma 2012 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia tergolong sedang, yang ditunjukkan dengan nilai indeks keuangan inklusif berkisar 0,3 sampai dengan 0,6. Hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki tingkat inklusi keuangan yang sedang, kecuali Jakarta yang memiliki indeks keuangan inklusif tertinggi sebesar 0,9. Secara empiris, penerapan Laku Pandai, pendapatan PDRB per kapita , penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital LKD , tingkat pengguna internet Internet dan persentase penduduk yang memiliki telepon selular Ponsel memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks keuangan inklusif di Indonesia. Sedangkan gini rasio, persentase angka buta huruf dan tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh secara statistik terhadap indeks keuangan infklusif di Indonesia.

---

This thesis contains the impact analysis of Laku Pandai Branchless Banking to the Financial Inclusion Index in Indonesia. Laku Pandai is one of the programs to support the realization of financial inclusion, issued by the Financial Services Authority through OJK Regulation Number 19 POJK.03 2014. This study aims to compare the inclusion rates of each province 39 s finances and analyze the impact of Laku Pandai on the level of financial inclusion represented by the Financial Inclusion Index, as well as to identify other factors affecting financial inclusion in Indonesia. This study used multiple regression of panel data from 33 provinces in Indonesia during the period of Laku Pandai programme from 2015 to 2017. The research model is a Random Effect Model with Generalized Least Square GLS method. The financial inclusion rates of each province in Indonesia are calculated using the Financial inclusion index using the Sarma model 2012 . The results show that the financial inclusion in Indonesia is in moderate level, which includes a financial inclusion index between 0.3 to 0.6. Almost all provinces in Indonesia have a moderate level of financial inclusion, except for Jakarta which has the highest financial inclusion index. Empirically, Laku Pandai Branchless Banking , income GRDP per capita , Digital Financial Services DFS , Internet users Internet and percentage of people who own the mobile phone cellular Phone have a positive and significant relationship to the financial inclusion index in Indonesia. While the gini ratio, the percentage of angka buta huruf BHF and the unemployment does not statistically influence to the financial inclusion index in Indonesia.