Penelitian ini dititikberatkan pada pembahasan mengenai kewenangan pemerintah dalam rehabilitasi sosial dan implementasi pelaksanaan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu melakukan analisa dengan pendekatan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan serta penggunaan teori kewenangan dalam lingkup hukum administrasi negara. dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka secara atribusi berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika dan undang-undang pemerintah daerah kewenangan pemerintah dalam rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza termasuk dalam urusan pemerintahan bidang sosial. kemudian secara delegasi pengaturannya diserahkan pada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, yang menurut Perpres 24 tahun 2010 dan Perpres 46 tahun 2015 menteri yang dimaksud adalah menteri sosial. tetapi dalam implementasinya ada lembaga lain yaitu Badan narkotika nasional ikut melaksanakan fungsi rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza, kondisi ini tentunya dapat menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan, dan menurut undang-undang administrasi pemerintahan termasuk kategori penyalahgunaan kewenangan karena melaksanakan kewenangan diluar tujuan diberikannya wewenang. Oleh karena itu diperlukan koordinasi antar lembaga untuk membahas bagaimana sebaiknya pelaksanaan rehabilitasi sosial apakah tetap mengikuti ketentuan undang-undang narkotika atau ada perjanjian kerjasama antar lembaga yang bersangkutan sehingga terjadi keselarasan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial pecandu dan korban penyalahgunaan napza.

---

This research focuses on the discussion on government authority in socialrehabilitation and implementation of addicts and drug abuse victims usingnormative juridical research method that is to analyze with regulation approach ingovernment administration and the use of authority theory within the scope ofstateadministrationlaw.from the results of research that has been done then theattribution based on the provisions of the narcotics laws and local governmentlaws government authorities in social rehabilitation of addicts and victims of drugabuse included in the affairs of social government. then the delegation arrangements submitted to the minister who organizes social government affairs,according to Perpres 24 of 2010 and Presidential Regulation 46 of 2015 the minister in question is a social minister. but in the implementation there is another institution that is the National Narcotics Agency participate in implementing the social rehabilitation function of addicts and drug abuse victims, this condition can certainly lead to potential overlapping of authority, and according to the law of government administration including the category of abuse of authority forexercising authority outside the purpose of granting authority. Therefore, interinstitutional coordination is needed to discuss how best to implement socialrehabilitation whether to follow the provisions of narcotics law or there is cooperation agreement between institutions concerned so that there is harmony in the implementation of social rehabilitation of addicts and drug abuse victims