Kebijakan desentralisasi Indonesia yang ditetapkan tahun 1999 membawa implikasiterhadap program kementerian dan badan dari tingkat nasional, termasuk programKeluarga Berencana. Penelitian ini melihat implikasi kebijakan desentralisasi terhadapmix kontrasepsi. Data yang digunakan adalah data SDKI tahun 1997, 2003, 2007, dan2012. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif memperlihatkan bahwa kebijakandesentralisasi mempengaruhi program KB pada sisi sumber daya manusia,kelembagaan, pendanaan, serta sarana dan prasarana.Mix kontrasepsi merupakan akibat dari keputusan pemilihan kontrasepsi di levelindividu, yang dipengaruhi utamanya oleh persepsi terkait biaya yang dikeluarkan.Sehingga akseptor lebih memilih metode suntik dibandingkan dengan metode lain.Saran yang dapat dirumuskan adalah memasukkan program KB di dalam StandarPelayanan Minimal Kesehatan, sehingga masyarakat tidak perlu mengeluarkan biayauntuk memperoleh layanan KB.

---

Indonesia`sdecentralization policy established in 1999 has implications for family planningprograms. This study aims to see the implications of decentralization policy oncontraceptive mix. The data used are SDKI data in 1997, 2003, 2007, and 2012. With amixed approach between quantitative and qualitative research, decentralization policyresults have influenced the family planning program on human resources, institutional,funding, and facilities and infrastructure. The variables that influence the selection ofcontraception at the individual level are the perceptions related to the lower costsincurred when choosing injection methods compared to other methods. The suggestionthat can be formulated is to incorporate the family planning program in MinimumService Standards Standar Pelayanan Minimal so that the community does not need tospend the cost to obtain family planning services.