ABSTRAK
Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam mengatur hal-hal mengenai penyiaran. KPI mengatur mengenai regulasi penyiaran dalam P3 dan SPS termasuk dalam pemberian sanksi. Pada implementasinya, KPI memberikan sanksi administratif seperti yang tercantum dalam P3 dan SPS namun juga memberikan bentuk-bentuk non-sanksi administratif seperti pembinaan, imbauan, dan peringatan. Tulisan ini melihat dasar dalam pemberian sanksi administratif dan non-sanksi administratif. Ketidaksesuaian implementasi ini berpengaruh terhadap rapor evaluasi tahunan lembaga penyiaran.

---

ABSTRACT
KPI is an independent state institution that governs the mores of television broadcasting. Their decisionmaking mdash; including issuing sanctions mdash; is based around the P3 and SPS agreements. In practice, KPI issues administrative sanctions as stipulated in the P3 and SPS, but also non-administrative ones like training, cautioning and warning. This paper will focus on the basics of KPI rsquo;s sanctions, whether they be administrative or non-administrative. The mismatch between the stipulations and the pratice of the KPI is reflected in their annual broadcasting institution report.