Salah satu perkembangan transportasi saat ini adalah layanan jasa transportasi dengan menggunakan sarana aplikasi atau media online. Namun, keberadaan transportasi berbasis aplikasi tersebut menimbulkan pro dan kontra mengenai legalitasnya, serta tidak jarang menimbulkan perselisihan dengan transportasi konvensional. Penelitian ini mencoba menganalisis mengenai konsep dan peraturan transportasi berbasis aplikasi dan juga menganalisis apakah pasar bersangkutan (relevant market) taksi berbasis aplikasi sama dengan taksi konvensional serta potensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh taksi berbasis aplikasi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data sekunder atau bahan pustaka, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Landasan yuridis transportasi secara umum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pehubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Akan tetapi peraturan tersebut telah dihentikan sementara dan belum ada regulasi yang pasti mengenai transportasi berbasis aplikasi. Ditinjau dari hukum persaingan usaha, keberadaan taksi berbasis aplikasi tidak memiliki pasar bersangkutan yang sama dengan taksi konvensional. Namun, dampak keberadaan taksi berbasis aplikasi sangat dirasakan dan mempengaruhi keberadaan taksi konvensional. Selain itu, taksi berbasis aplikasi saat ini telah memiliki posisi yang dominan di bidang angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek. Kondisi tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yakni Pasal 6 terkait diskriminasi harga, Pasal 19 terkait diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, Pasal 20 terkait predatory pricing, Pasal 25 dan Pasal 28 ayat (2) terkait pengambilalihan.