ABSTRAK
Nama : Nor Alfisyahr Program Studi : Ilmu Hukum Judul Tesis : Implementasi Aturan Hukum Terkait Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Memperniagakan Satwa Trenggiling Yang Dilindungi (Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/Pn Mdn) Tesis ini membahas pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana perniagaan trenggiling sebagai satwa yang dilindungi, dikarenakan selama ini pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana perniagaan trenggiling jarang melibatkan korporasi sebagaimana perkara dalam Putusan Pengadilan pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1731/Pid.Sus/2015/Pn Mdn tertanggal 17 September 2015 yang seharusnya tidak hanya menghukum pengurus korporasi, akan tetapi terhadap korporasi juga harus dihukum. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu metode pendekatan dalam penelitian hukum dengan menggunakan data yang didapat langsung dari lapangan, atas suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Walaupun sifatnya yuridis empiris, penelitian tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas hukum. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan, dalam tindak pidana perniagaan trenggiling, korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya sepanjang dalam fakta persidangan dapat dibuktikan keterlibatan korporasi. Apabila mengacu pada Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, seharusnya korporasi dapat dimintakan pertanggungjawabannya dikarenakan fakta persidangan menunjukan terdakwa (pengurus korporasi) bekerja untuk dan atas nama korporasi dalam kaitannya melakukan tindak pidana perniagaan trenggiling, sehingga berdasarkan teori/ajaran pertanggungjawaban korporasi yaitu pertanggungjawaban mutlak (strict liability) pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability), identifikasi (indentification) dan agresi (aggregation), tidak hanya terdakwa sebagai pengurus korporasi yang harus dimintakan pertanggungjawabannya, akan tetapi terdakwa bersama-sama korporasi wajib bertanggungjawab akibat tindak pidana perniagaan trenggiling yang telah dilakukannya. Kemudian, dari aspek keadilan, putusan pengadilan terlihat tidak adil dikarenakan hukuman/sanksi yang diterima oleh terdakwa hanya 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dengan denda Rp. 50.000.000,00, sedangkan apabila mengacu pada Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, terhadap terdakwa sebagai pengurus korporasi dapat dihukum/diberikan sanksi maksimal 5 (lima) tahun penjara dengan denda maksimal Rp. 100.000.000,00,-. Sedangkan, apabila dapat melibatkan korporasi maka hukuman/sanksi yang dapat dijatuhkan yaitu pidana tambahan seperti penutupan korporasi atau pencabutan izin korporasi atau perampasan barang bergerak atau tidak bergerak milik korporasi. Selain itu, yang patut dipertanyakan adalah tidak diberlakukannya Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan, sedangkan diketahui tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah tindak pidana yang dapat merusak lingkungan dan merusak hutan, sehingga hukuman/ sanksi pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

---

ABSTRACT
Name : Nor Alfisyahr Study Program: Natural Resources Law Title of Thesis : Implementation of Legal Rules Regarding the Elimination of Criminal Sanctions on the Operation of Protected Pangolin Animals (Based on the Medan District Court Decision Number 1731 / Pid.Sus / 2015 / Pn Mdn) This thesis discusses corporate responsibility in the crime of pangolin trade as a protected animal, because criminal responsibility for pangolin commercial crime has rarely involved corporations as is the case in the Medan District Court Decision No. 1731 / Pid.Sus / 2015 / Pn Mdn dated 17 September 2015 which should not only punish corporate administrators, but the corporation must also be punished. This research is in the form of empirical juridical research. The method of empirical juridical approach is the method of approach in legal research using data obtained directly from the field, on an approach that originates in problems concerning juridical matters and the existing reality. Although it is empirically juridical, research still refers to the prevailing laws and regulations and the principles of law. From the results of this study concluded that in criminal acts of pangolin trade, corporations can be held accountable as long as the facts of the trial can be proved by corporate involvement. When referring to the Medan District Court Decision, the corporation should be held liable because the facts of the trial show that the defendant (corporate management) works for and on behalf of the corporation in connection with committing pangolin commercial crime, so that based on the theory / teaching of corporate responsibility, namely absolute liability ) vicarious liability, identification and aggression, not only the defendant as a corporate administrator who must be held accountable, but the defendant together with the corporation must be responsible for the crime of the pangolin trade he has committed. Then, from the aspect of justice, the court's decision looks unfair because of the punishment / sanction received by the defendant for only 1 (one) year and 5 (five) months with a fine of Rp. 50,000,000.00, whereas if referring to Law Number 5 of 1960 concerning Conservation of Biological Resources and Ecosystems, the defendant as a corporation manager can be punished / given a maximum sentence of 5 (five) years imprisonment with a maximum fine of Rp. 100,000,000.00. Whereas, if it can involve corporations, penalties / sanctions that can be imposed are additional crimes such as corporate closure or revocation of corporate licenses or seizure of movable or immovable property belonging to the corporation. In addition, what should be questioned is that Law No. 32/2009 concerning Environmental Protection and Management is not put into effect or Law Number 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction, while it is known that criminal acts committed by a defendant are criminal acts that can damage the environment. and damage the forest, so that the penalty / criminal sanction can be added 1/3 (one third).