ABSTRAK
Aset tetap merupakan bagian penting dalam keuangan pemerintah daerah dimana aset tetap merupakan bagian besar pada aset milik pemerintah daerah yang menunjukan kekayaan daerah tersebut. Untuk mengetahui aset-aset yang dimiliki oleh suatu daerah, pelaksanaan inventarisasi dan penilaian perlu dilakukan dimana hal tersebut merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan aset daerah. Namun, pelaksanaan inventarisasi, penilaian dan penghapusan aset tetap milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta khusunya Dinas Pendidikan belum berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Laporan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) pada tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan penghapusan aset tetap dinas pendidikan DKI Jakarta tahun 2016. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah post positivist dengan wawancara mendalam dan studi dokumen terkait sebagai metode dalam pengumpulan data. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pengelolaan aset di Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh: (1) sumber daya manusia merupakan kendala terbesar dalam pada pelaksanaan inventarisasi aset tetap sekolah dimana guru selaku pengajar berperan ganda sebagai pengurus barang, (2) pencatatan yang belum lengkap dan aset yang belum tervalidasi, (3) kekeliruan pada penilaian awal aset, dan (4) belum terlaksananya monitoring dan evaluasi secara langsung pada pelaksanaan penghapusan.

---

ABSTRACT
Fixed assets are the important part of local goverment finance where they are represent the local public wealth. To know the assets of local public, the implementation of inventory and appraisal are important where they are the important aspect of local public asset management. However, the implementation of assets management in Education Office of DKI Jakarta has not done well. It is one the factors that caused the goverment financial statement of DKI Jakarta to get an  unqualified opinion (WDP) by The Audit Board of Republic of Indonesia (BPK) in 2016 budget year. This study aims to analyze the implementation of asset inventory, valuation, and write-off of DKI Jakarta province especially in fixed assets of education office in 2016. In this research, the method used is post positivist with in-depth interviews and related document studies as a method in data collection. The results of this research shows that the implementation of asset management in Education Office Of DKI Jakarta has not been done well due to: (1) problem of human resource in implementation of fixed asset inventory especially in school where teacher acts double as assets managers, (2) incomplete records and unvalidated assets, (3) errors in the initial valuation of the asset, and (4) monitoring and evaluation on asset write-off has not been done.