ABSTRAK
Penanganan fakir miskin berbasis wilayah sudah dilaksanakan sejak dikeluarkannya UU Nomor 13 tahun 2011. Kota Depok menerapkannya melalui program E-Warong KUBE-PKH mulai tahun 2017. Namun setelah dua tahun berjalan, Kota Depok masih mengalami tren kenaikan jumlah fakir miskin. Peneliti tertarik untuk mengetahui implementasi kebijakan Penanganan Fakir Miskin melalui Program E-Warong KUBE-PKH di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  implementasi kebijakan penanganan fakir miskin melalui Program E-Warong KUBE-PKH serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Program E-Warong KUBE-PKH di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan enam variabel dari teori model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dari enam variabel Van Meter Van Horn masing-masing masih terdapat indikator yang  belum terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Penanganan Fakir Miskin melalui Program E-Warong KUBE-PKH di Kota Depok belum berjalan optimal karena masih ada berbagai kendala yang menyebabkan tujuan pemberdayaan fakir miskin masih belum terwujud. Untuk itu diperlukan adanya pengkajian ulang pada pengelola E-Warong KUBE-PKH,  pelatihan kepada para pelaksana khususnya para pendamping PKH dan pengelola mengenai pengelolaan E-Warong agar tujuan pemberdayaan dapat diwujudkan.

---

ABSTRACT
Regional based poverty reduction has been done since the issuance of Law Number 13 Year 2011. In Depok, the law has been implemented since 2017 through E-Warong Kube PKH program. However after 2 years of E-Warong Kube-PKH implementation, the number of poor people in Depok continues to increase. This thesis aims to explain the implementation of  E-Warong Kube PKH as a poverty reduction policy in Depok City. This thesis uses post positivist approach with qualitative data collection  method  through in-depth interview and secodary data analysis/ literature review. This research uses six indicators based on  policy implementation model theory by Van Meter and Van Horn. The result of this research shows that there is at least one indicator in each variable that has not been fulfilled therefore it can be concluded that there are a number of problems that cause the empowerment of the poor people aimed by E-Warong Kube PKH program  implementation in Depok has not been achieved. Therefore, reassessment and  training are needed both for the poor people and civil servants responsible for the implemention of this program.