Penelitian ini membahas mengenai Peran Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dalam mendorong Pemerintah Kota Cimahi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang pada pembangunan daerah. Kota Cimahi pada tahun 2018 menjadi juara pertama dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat. Namun, pada kenyataannya masih ada permasalah tahunan pembangunan daerah yang belum terselesaikan. Masyarakat menilai bahwa pembangunan di Kota Cimahi tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah belum melaksanakan perannya dengan optimal. Kebijakan yang dirumuskan oleh Ditjen. Bina Pembangunan Daerah sebagai regulator, belum mengakomodasi kebutuhan pemerintah Kota Cimahi dalam pelaksanaan Musrenbang. Pelaksanaan Pembinaan umum dan teknis yang dilakukan sudah cukup baik, dengan diselenggarakannya Rakornas dan Rakortek Nasional dan Kota Cimahi sebagai salah satu pesertanya.Tidak ada fasilitasi yang dilakukan secara langsung ke Pemerintah Kota Cimahi, karena fasilitasi yang dilakukan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah hanya pada tingkat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk fasilitasi ke Pemerintah Kota Cimahi dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan evaluasi belum dilakukan dengan optimal, karena evalusi yang dilakukan saat ini hanya sebatas pengecekan dokumen administratif terhadap berita acara pelaksanaan Musrenbang. Saran untuk Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, perlu adanya perbaikan regulasi mekanisme pelaksanaan dan evaluasi Musrenbang, serta pemantauan secara langsung pelaksanaan kegiatan Musrenbang.

---

This study discusses the Role of the Directorate General of Regional Development in encouraging the Cimahi City Government to increase community participation in Musrenbang in regional development. The city of Cimahi in 2018 won first place in regional development in West Java Province. However, in reality there are still unresolved annual problems of regional development. The community feels that the development in Cimahi City is not in accordance with the needs of the local community. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The results of this study indicate that the Directorate General of Regional Development has not implemented its role optimally. Policies formulated by the Directorate General. Development of Regional Development as a regulator, has not accommodated the needs of the Cimahi City government in the implementation of the Musrenbang.

The implementation of the general and technical training carried out was quite good, with the holding of the national Rakornas and Rakortek and the City of Cimahi as one of the participants. There was no facilitation conducted directly to the Cimahi City government, because facilitation was carried out directly by the Directorate General. Bina Bangda is only at the provincial government level, while facilitation to the Cimahi City Government is carried out by the West Java Provincial Government. The evaluation has not been carried out optimally, because the evaluation carried out at this time is limited to checking administrative documents on the minutes of the Musrenbang implementation. Suggestions for the Directorate General of Regional Development, it is necessary to improve regulations on the mechanism for implementing and evaluating Musrenbang, as well as direct monitoring of the implementation of Musrenbang activities.