Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai telah menghilangkan barang hasil pertanian (tidak termasuk perikanan dan kelautan) sebagai barang strategis, sehingga atas impor dan penyerahannya saat ini menjadi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dampak yang telah dirasakan oleh para pelaku usaha dan eksportir barang pertanian, termasuk pertanian kopi, adalah menambah beban administrasi dan menganggu arus kas perusahaan. Permasalahan ini telah disikapi oleh Pemerintah dengan salah satunya yaitu mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan-39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.Tujuan pemerintah mengeluarkan PMK 39/PMK.03/2018 tersebut adalah memberikan kemudahan agar semua pelaku usaha dapat tergolong sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dapat memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Tujuan penelitian adalah menganalisa dampak pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai terhadap arus kas dan biaya kepatuhan pajak perusahaan eksportir kopi, serta menganalisa kendala dalam pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai oleh perusahaan eksportir kopi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pemanfaatan fasilitas pengembalian pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai pada arus kas perusahaan eksportir adalah dapat mempercepat uang diterima dan dana yang diterima lebih cepat dapat digunakan untuk menambah aset, membayar hutang, atau ditabung. Dampak pada beban kepatuhan tergolong minim daripada ketika melakukan restitusi biasa, namun untuk memenuhi persyaratan harus memiliki administrasi pembukuan perpajakan yang baik. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan eksportir kopi saat ini belum banyak yang memanfaatkan fasilitas pengembalian pendahuluan. Kesimpulannya menunjukkan fasilitas pengembalian pendahuluan belum mampu menyelesaikan masalah PPN pada sektor pertanian karena belum banyak yang mampu untuk memanfaatkannya.

---

Determination of Government Regulation Number 81 of 2015 concerning Imports and / or Submission of Strategic Taxable Goods Released from Imposition of Value Added Tax has eliminated agricultural products (excluding fisheries and maritime) as strategic goods, so that imports and surrender are currently become subject to Value Added Tax. The impact that has been felt by business people and exporters of agricultural goods, including coffee farming, is to add to the administrative burden and disrupt the company's cash flow. This problem has been addressed by the Government with one of them, namely issuing the Minister of Finance Regulation-39 / PMK.03 / 2018 concerning the Procedure for Returning the Preliminary Excess of Payment of Taxes.The aim of the government to issue PMK 39 / PMK.03 / 2018 is to provide facilities so that all business actors can be classified as Taxable Entrepreneurs who can take advantage of the facility of overpayment of excess tax payments. The aim of the study was to analyze the impact of utilizing the facility of the return of excess value added tax payments on cash flows and the tax compliance costs of the coffee exporter company, as well as analyzing the constraints in utilizing the facility a return of excess value added tax payments by the coffee exporter. The approach used in this study is a post-positivist approach.The results of the study show that the impact of the utilization of the facility of introducing Value Added Tax on the exporter's cash flow is that it can accelerate the money received and the funds received faster can be used to add assets, pay debts, or save. The impact on the burden of compliance is quite minimal compared to when performing ordinary restitution, but to fulfill the requirements must have a good tax accounting administration. There are many factors that make coffee exporters at present not many utilize the return facility. The conclusion shows that the preliminary return facility has not been able to resolve the VAT problem in the agricultural sector because not many have been able to use it.