ABSTRAK
Penelitian ini menjelaskan mengenai pemenuhan kepastian hukum pada studi kasus PT. X yang menggunakan virtual office sebagai tempat kedudukan usaha dalam mengajukan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan asas kepastian hukum pada pengkuhan Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan virtual office berdasarkan studi kasus PT. X. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap informan yang terkait dengan kasus yang dialami oleh PT. X serta menggunakan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi terkait pengajuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.02/2015, namun dalam pengajuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 sudah memenuhi asas kepastian hukum. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa dalam verifikasi keberadaan Pengusaha yang menggunakan virtual office sebagai tempat kedudukan usaha, Kantor Pelayanan Pajak mengacu pada keberadaan workshop atau tempat kegiatan usaha sebagai dasar untuk membuktikan kebenaran usaha, namun hal tersebut kurang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 dimana penyedia jasa dianggap sebagai penanggung jawab terhadap keberadaan Wajib Pajak yang menggunakan virtual office. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Kantor Pelayanan Pajak tidak perlu lagi melihat workshop namun cukup sebatas virtual office yang digunakan. Peneliti menyarankan kepada otoritas untuk menerbitkan peraturan tambahan mengenai penegasan atau standar khusus mengenai kepastian dalam hal penelitian lapangan apakah yang akan dilakukan verifikasi keberadaan Wajib Pajak adalah tempat Wajib Pajak dalam menjalankan usaha (workshop) atau tempat Wajib Pajak berkedudukan untuk Wajib Pajak yang menggunakan virtual office, sehingga dapat memberikan kepastian bagi Wajib Pajak.

---

ABSTRACT
This research describes the fulfillment of certainty principle in the case study of PT. X that uses a virtual office as a place of business in submitting an application for the application of a Taxable Entrepreneurs registration for Value Added Tax purposes. The purpose of this research is to analyze the fulfillment of the principle of certainty of Taxable Entrepreneurs registration who uses virtual office as place of business based on a case study of PT. X. The approach used in this study is qualitative by conducting interviews with informants related to cases experienced by PT. X and uses literature studies. The results of this research indicate that the fulfillment of certainty has not been fully fulfilled regarding submissions based on Minister of Finance Regulation Number 182/PMK.02/2015, but in submissions based on Ministry of Finance Regulation Number 147/PMK.03/2017 has fulfilled the principle of certainty. In this research it was found the fact that in the verification of the existence of Entrepreneurs who uses virtual office as a place of business, the Tax Office refers to the existence of workshops or business activities as a basis for proving the truth of the business, but this is not in accordance with what has been situated in Minister of Finance Regulation Number 147/PMK.03/2017 where service providers are considered to be responsible for the existence of taxpayers who use virtual offices. Based on this, the Tax Office should no longer need to see workshops but it is only limited to the virtual office used. The researcher advises the authorities to issue additional regulations regarding the affirmation or specific standards regarding certainty in terms of field research whether the verification of the existence of taxpayer is the place of taxpayer in conducting business (workshops) or places of taxpayer domiciled for taxpayer who uses virtual offices, so that it can provide certainty for taxpayer.