ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penerapan kebijakan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor. Kebijakan Pajak Penghasilan atas bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor yang dibahas dalam penelitian ini adalah tarif khusus bagi bunga deposito dari Devisa Hasil Ekspor yang diatur dalam PP No. 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam (indepth interview). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam implementasi kebijakan pajak terdapat empat faktor yang menentukan keberhasilan dari kebijakan sebagaimana konsepsi implementasi kebijakan menurut Edwards III yaitu meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini dan terdapat hambatan berupa kurang menariknya kebijakan dan kurang intensifnya sosialiasi yang diberikan oleh pihak implementor.

---

ABSTRACT
This study aims to describe the implementation of income tax policy on interest on deposits from foreign exchange proceeds from exports and identify obstacles and solutions in the application of income tax policies on interest on deposits from foreign exchange proceeds from exports. The Income Tax Policy on interest on deposits from Foreign Exchange Export Results discussed in this study is a special rate for interest on deposits from Foreign Exchange Export Results as regulated in PP No. 123 of 2015 concerning Income Tax on Interest on Deposits and Savings and Bank Indonesia CertificatesThe research method used is qualitative in-depth interview data collection techniques. The results of this study are that in the implementation of tax policy there are four factors that determine the success of the policy as Edwards III's conception of policy implementation includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in achieving the objectives of this policy and there are obstacles in the form of less attractive policies and less intensive socialization provided by the implementor.