Informasi merupakan salah satu aset bagi organisasi. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan pengamanan terhadap aset informasi yang dimilikinya dari akses, penggunaan, modifikasi, serta penghancuran oleh pihak yang tidak berhak. Berdasarkan Dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi BPPT 2015-2019 disebutkan secara eksplisit bahwa salah satu permasalahan yang dihadapi oleh BPPT adalah belum terimplementasinya sistem manajemen keamanan informasi yang sesuai dengan standar ISO 27001. Padahal menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 4 Tahun 2016, setiap lembaga yang menyelenggarakan sistem elektronik berkategori strategis harus mengimplementasikan standar ISO/SNI 27001. Setelah dilakukan analisis akar masalah, ditemukan bahwa BPPT belum memiliki Kebijakan dan SOP terkait pemanfaatan TI yang mendukung sistem manajemen keamanan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penyusunan prosedur pendukung kebijakan keamanan informasi. Penelitian ini dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, wawancara semi-terstruktur, dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap sejumlah pejabat struktural dan fungsional di BPPT. Analisis data transkrip dilakukan dengan menggunakan metode tematik analisis. Adapun perumusan SOP dilakukan dengan menggunakan Soft System Methodology dengan mengacu kepada domain yang dipilih dari sejumlah kontrol pada ISO 27002 dan NIST 800-82. Dari hasil perancangan tersebut dihasilkan tujuh buah SOP terkait dengan pengguna. Diharapkan rekomendasi perancangan SOP yang dihasilkan dapat memberikan masukan bagi peningkatan kualitas sistem manajemen keamanan informasi di BPPT.

---

Information is one of the assets for an organization. Therefore, the organization needs to protect its information assets from access, use, modification and destruction by unauthorized parties. Based on the BPPTs Information Technology Master Plan 2015-2019, it is mentioned that one of the problems faced by the organizations is BPPT were not implementing information security management system in accordance with ISO/SNI 27001 standards yet. Whereas according to the Regulation of Kementerian Komunikasi dan Informatika No. 4/2016, every government institute that organizes strategic electronic systems must implement ISO 27001 standard. After doing root cause analysis, it is found that BPPT does not have any policies and procedure related to IT utilization that support the improvement of information security management system.

Therefore, this study aims to develop procedures in order to support information security policy. This research was conducted with qualitative research methodology. Data were collected through document studies, semi-structured interviews, and Focus Group Discussion (FGD) on a number of structural and functional officials at BPPT. The analysis of transcript data was done using the thematic analysis. The formulation of procedure was done by using Soft System Methodology with reference to a number of selected domains on ISO 27002 and NIST 800-83 controls. From the results, seven SOP associated with users were developed. It is expected that the procedure developed on this research can provide input for improving the quality of information security management system in BPPT.