ABSTRAKKelayakan operasi instalasi anjungan migas lepas pantai antara 25-30 tahun.
Beberapa anjungan migas di Laut Jawa dibangun tahun 70-an, sehingga
kondisinya sudah tua dan akan di dekomisioning, yaitu pembongkaran
keseluruhan atau sebagian struktur instalasi anjungan. Masalah dekomisioning di
Laut Jawa adalah Indonesia belum memiliki pengalaman dekomisioning dan
banyaknya regulasi terkait kegiatan dekomisioning. Permasalahan dekomisioning
dapat diselesaikan melalui regulasi yang komprehensif. Tujuan riset ini
menganalisis ketentuan internasional dan regulasi dekomisioning di indonesia,
dan mengkaji alternatif metode dekomisioning di Laut Jawa berdasarkan
pendekatan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Riset ini menggunakan
pendekatan kualitatif, melakukan wawancara mendalam dengan 3 institusi
pemerintah pusat dan 1 kontraktor migas. Metode Analisis Dampak Regulasi
(Regulation Impact Analysis) digunakan untuk membantu menentukan alternatif
kebijakan dan regulasi dekomisioning terbaik dari sudut pandang manfaat dan
biaya. Hasil riset ini menunjukkan diperlukan pembuatan regulasi dekomisioning
secara holistik, multisektor, multidisiplin dan interdisiplin. Hasil lainnya yaitu
metode dekomisioning di Laut Jawa berdasarkan pandangan institusi pemerintah
pusat adalah program rig-to-reef karena lebih memenuhi prinsip keberlanjutan.
Kesimpulannya adalah belum adanya aturan hukum di Indonesia yang
mengakomodir metode dekomisioning dengan program rig-to-reef,
mengakibatkan program rig-to-reef pada dekomisioning di Laut Jawa belum bisa
langsung diterpakan karena harus dilakukan pembahasan panjang melibatkan
seluruh pemangku kepentingan yang terkait
ABSTRACTFeasibility of installation operations for offshore oil and gas platforms between
25-30 years. Some oil and gas platforms in the Java Sea were built in the 70s, so
that the condition is old and will be decommissioned, namely the dismantling of
the whole or part of the structure of the bridge installation. The problem of
decommissioning in the Java Sea is that Indonesia does not have experience in
decommissioning and the number of regulations related to decommissioning
activities. Decommissioning issues can be resolved through comprehensive
regulation. The purpose of this research is to analyze international provisions and
decommissioning regulations in Indonesia, and to examine alternative methods of
decommissioning in the Java Sea based on environmental, social and economic
aspects. This research uses a qualitative approach, conducts in-depth interviews
with 3 central government institutions and 1 oil and gas contractor. The
Regulatory Impact Analysis method is used to help determine the best alternative
decommissioning policies and regulations from the point of view of benefits and
costs. The results of this research indicate that decommissioning regulation is
needed in a holistic, multisector, multidisciplinary and interdisciplinary manner.
Another result, namely the decommissioning method in the Java Sea based on the
views of central government institutions, is a rig-to-reef program because it meets
the principle of sustainability. The conclusion is that there is no legal rule in
Indonesia that accommodates the decommissioning method with rig-to-reef
programs, resulting in a rig-to-reef program on decommissioning in the Java Sea
that cannot be directly implemented because long discussions must be conducted
involving all related stakeholders
T51670-Rio Maulana.pdf :: Unduh