ABSTRACT
Mekanisme pencatatan serikat pekerja/serikat buruh telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : Kep.16/Men/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara pengaturan tersebut dengan pelaksanaan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh. Akibatnya, dengan banyaknya jumlah serikat pekerja/serikat buruh yang telah tercatat malah melemahkan gerakan pekerja/buruh dalam perannya. Penelitian dilakukan terhadap proses pencatatan Serikat Pekerja Pengelola dan Pekerja Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kebumen (SP4KLA Kebumen) pada Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen (Disnakerkukm). Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan terhadap data sekunder, dilengkapi dengan wawancara terhadap informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepmenaker tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh belum mengatur secara rinci tahapan pencatatan serikat pekerja/serikat buruh pada tahap pemberitahuan pencatatan dan tahap penelitian kelengkapan administrasi. Bahkan,  dalam tahap verifikasi lapangan belum terdapat pengaturannya dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu,  secara umum, diperlukan pengaturan yang lebih rinci dan tegas dalam tahap pemberitahuan pencatatan dan penelitian kelengkapan administasi serta secara khusus, diperlukan pengaturan yang mengatur pelaksanaan tahap verifikasi lapangan.

---

ABSTRACT
The mechanism of trade union registration is regulated in the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration Number. Kep.16/ Men/2001 about procedures for registration of trade union. However, there are several discrepancies between the regulation and the registration of union. As a result, the large number of unions that have been registered has weakened the labor movement in its role.This research is conducted toward the registration process of  Serikat Pekerja Pengelola and Pekerja Pedagang Kaki Lima Alun-Alun Kebumen (SP4KLA Kebumen) to the Minister of Manpower Local Office, District of Kebumen (Disnakerkukm). The research method used is normative judiricial law conducted with literature study of secondary data and completed by conducting an interview. The result of the study indicates that the Ministry of Manpower and Transmigration regulation about the procedure of registration of  union has not been regulated in detail for the stages of registration of trade union, specifically in the stage of registrastration notification and in the stage of administration completeness. Moreover, in the field verification stage  there is also no specific regulation about it. Therefore, generally, more detailed and clear regulation is needed in stage of registration notification and administration completeness, and specifically, the implementation regulation is nedeed in stage of field verification.