ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai penetapan risiko fiskal dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Tujuan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibatasi oleh Undnag Undang Dasar 1945 yaitu untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sejak APBN 2008, risiko fiskal mulai dicantumkan, diantaranya risiko fiskal sektor keuangan berupa risiko kekurangan modal BI-LPS. Risiko fiskal adalah segala sesuatu yang akan membebani APBN, yang dapat mempengaruhi ketahanan dan kesinambungan fiskal serta kemampuan APBN untuk melaksanakan fungsi penganggaran. Oleh karenanya, penetapan risiko fiskal harus dilakukan secara cermat. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai peran dan kewajiban negara terhadap kekurangan modal BI-LPS; dan, bagaimana APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan bernegara dapat ditranformasikan untuk mendukung pendanaan risiko BI-LPS sebagai badan hukum. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis (analytical approach) dan interdisiplin meliputi pendekatan hukum, ekonomi dan politik. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. analisis didasarkan pada nilai kemanfaatan dari penggunaan APBN (dalam bentuk risiko fiskal) untuk mengejawantahkan peran dan kewajiban negara pada sektor keuangan disandingkan dengan fungsi konstitusional APBN untuk mencapai tujuan bernegara (kemkmuran rakyat yang berkeadilan sosial). Hasil analisa adalah bahwa penetapan risiko fiskal terhadap kecukupan modal BI-LPS dilakukan untuk melindungi rakyat terhadap ekses dari ketidakstabilan sektor keuangan, melalui penjagaan eksistensi bank sentral dan lembaga penjamin simpanan agar perekonomian nasional tetap stabil dan keberlanjutan fiskal tetap terjaga.ABSTRACT This study discusses the determination of fiscal risk in implementation of the duties and authorities of Bank Indonesia (BI) and the deposit Insurance Institutions (LPS). The goal of managing the state budget (APBN) is limited by the Undang Undang Dasar 1945 namely to realize the goal of the state. Since APBN 2008, fiscal risks have begun to be concluded, including the financial sector risks in the form of a risk of lack of BI-LPS capital. Fiscal risks is anything that will burden the state budget, which can effect the resilience and fiscal sustainability as well as the ability of the state budget to carry out the budgeting function. Therefore, the determination of fiscal risk must be carried out carefully. The problems raised in this study are how the role and obligations of the state towards the lack of BI-LPS capital; and how the APBN as a formn of management of state finances to achieve the goals of the state can be transformed to support BI-LPS risks fundiing as a legal entity. To answer this problem, normative legal research methodes use analytical and interdisiplinarry approaches, including legal, economic and political approaches. The data analysis is done prescriptively. The analysis is based on the value of benefit from the use of the state budget (in the form of fiscal risk) to manifest the role and obligations of the state in financial sector juxstaposed with the constitutional function of the state budget to achieve the goal of the state (social prosperity and justice). The results of the analysis is that the determination of fiscal risk to the capital adequacy of BI-LPS is done to protect the people agains the excesses of financial sector instability through maintaining the existence of central bank and deposit insurance institutions so that the national economy remains stable and fiscal sustainability is maintained.