ABSTRAK Tindak pidana Perompakan merupakan kejahatan transnasional (lintas negara) penanggulangan dan pemberantasannya memerlukan kerjasama Bilateral ataupun Multilateral, Republik Indonesia dengan Republik Sosialis Viet Nam telah memiliki perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana telah di sahkan dengan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2015, upaya Central Authority (Polri dan Kejaksaan Agung RI) dalam membantu penegakan hukum yang di lakukan TNI AL terhadap para pelaku perompakan MT Orkim Harmony berbendera dengan menggunakan sarana Mutual Legal Assistance ke Pemerintah Republik Sosial Viet Nam dapat terlaksana dan efektif dalam penerapannya karena adanya hubungan hubungan baik antar negara, walaupun TNI AL bukan sebagai Pejabat atau Lembaga yang dapat mengajukan permohonan Mutual Legal Assistance.

---

ABSTRACT

Of criminal acts of piracy is to combat transnational crimes need corporate to eradication reduction and a bilateral or multilateral scheme, the Republic of Indonesia with Socialist Republik of Viet Nam have such agreement on Treaty on mutual legal assistance in criminal matters between the of Indonesia number 13 year 2015, an effort to central authority (Polri and Kejaksaan Agung Republic of Indonesia) in helping law enforcement in doing the TNI AL againts piratical players MT Orkim Harmony the flag state Malaysia through other means mutual legal assistance can be done and effective in its application due to a good relationship between the state, although the TNI AL is not as an officer or a institution that can submit a request for mutual legal assistance.