Pelaksanaan eksekusi dilaksanakan dengan merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pihak debitur yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya atau dapat disebut wanprestasi, maka proses eksekusi dapat dilaksanakan oleh kreditur. Lain halnya jika perjanjian pokok dari perjanjian fidusia yaitu perjanjian pembiayaan konsumen belum berakhir atau dengan kata lain waktu pelaksanaan kewajiban debitur masih ada tetapi pihak kreditur melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang maupun dalam perjanjian. Penulisan ini akan membahas bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur perbuatan yang dapat dikatakan sebagai perbuatan penarikan paksaan atau dapat disebut juga sebagai eigenrichting (perbuatan main hakim sendiri) dengan menganilisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2455/K/PDT2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode pengumpulan data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian adalah ketentuan dalam KUHP, KUHPerdata, POJK dapat menelaah unsur-unsur perbuatan yang disebut sebagai perbuatan main hakim sendiri. Sesuai dengan analisis dari peraturan tersebut, maka akan muncul akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata yang dibebankan pada Kreditur.