Dengan aktifnya masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendapatkan maupun mencari informasi, penggunaan media sosial mulai dimanfaatkan pemerintah sebagai salah satu sarana bagi pemerintah dalam menyampaikan informasinya secara luas dan mencoba melibatkan publik dalam memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap kegiatan pemerintahan. Media sosial juga mulai dimanfaatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sebagai salah satu media TIK dalam mendukung visi, misi, dan pencapaian sasaran strategis Kemlu RI untuk menuju pemerintahan terbuka, salah satunya dengan menerapkan Diplomasi Digital. Akan tetapi dalam usaha menerapkan pemerintahan terbuka di Kemlu RI, ditemukan beberapa inisiatif yang menjadi tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia, organisasi maupun proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami melaksanakan sebuah penelitian untuk mengukur tingkat kematangan dalam pelaksanaan pemerintahan terbuka yang telah dilakukan Kemlu RI. Dengan pemahaman Digital Diplomasi yang cukup luas, dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap inisiatif penerapan media sosial di Kemlu RI, sebagai salah satu bagian dari Digital Diplomasi, dalam pemanfaatannya sebagai media penyebaran informasi dan menampung parsitipasi publik.Penelitian dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif dengan studi kasus Kemlu RI. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 8 (delapan) orang pejabat dan staf pelaksana yang terlibat dalam pemanfaatan media sosial, observasi terhadap kegiatan unit penanganan media sosial di Kemlu RI, serta pengumpulan data dukung yang berupa peraturan dan pelaksanaan media sosial di Kemlu RI. Dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap tingkat kematangan pemerintahan terbuka dalam pemanfaatan media sosial di Kemlu dengan menggunakan kerangka kerja yang digunakan, Kemlu RI berada pada tingkat kematangan 1 (Kondisi Awal). Dengan mengetahui tingkat kematangan ini, dapat disampaikan pula kesimpulan dan rekomendasi terhadap peningkatan dalam mencapai pemerintahan terbuka khususnya di Kemlu RI.

---

With the active participation of people in using information and communication technology (ICT) to obtain or seek information, the government began to use social media as a means to provide information and seek public interactions and collaborations. Social media is also used by the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of the Republic of Indonesia as one of the media technologies in supporting the vision, mission, and support of the Indonesian MoFA strategic goals to achieve open governance, one of them is by using Digital Diplomacy. However, in an effort to implement open government in the Indonesian MoFA, several proposals have been challenged, both in terms of human resources, organizations and the implementation process. Therefore, this research is going to measure the maturity level for open government that has been carried out by the Indonesian MoFA. In which Digital Diplomacy is quite extensive, this research will be conducted only on the application of social media, in its use as a medium for disseminating information and public assistance.

This research was conducted by testing qualitative research with a case study of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. Data retrieval is done through semi-structured interviews staff who involved in social media, observation of the social media unit activities, and collecting data of the regulation in the Indonesian MoFA. The results of measurements, the Indonesian MoFA is on the maturity level 1 (Initial Condition). By knowing this, conclusions and responses to improvements can be conveyed to the Indonesian MoFA.