ABSTRAK
Notaris selaku pejabat umum bertanggung jawab terhadap kebenaran formal dari isi secarakeseluruhan terhadap akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta sampai penutup akta, dantidak bertanggungjawab secara materiil dari akta tersebut. Dalam penelitian ini menggunakanasas Nemo Plus Juris Transfere Potest Quam Ipse Habet adalah artinya tidak seorangpundapat mengalihkan atau memberikan sesuatu kepada orang lain melibihi hak miliknya atauapa yang dia punyai. Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Akta JualBeli yang dilakukan oleh Notaris dan PPAT mengenai objek jual belinya termasuk tanah kasdesa yang termasuk kekayaan desa yang berupa tanah desa yang tidak dapat dilakukanpelepasan atas hak kepemilikan tanah tersebut kepada pihak lain, kecuali diperlukan untukkepentingan umum. Sehingga menimbulkan kasus yang harus ditanggungjawabkan secarapidana dan administratif. Penulisan ini meniliti tentang bagaimana penerapan asas Nemo plusjuris transferre potest quam ipse habet oleh PPAT/Notaris dalam pembuatan akta jual belidan Akta Pengikatan Perjanjian Jual Bli dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri SurabayaTanggal 28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.SBY? serta BagaimanaTanggung Jawab dan Sanksi apabila PPAT/Notaris yang melanggar asas Nemo plus juristransferre potest quam ipse habet pada studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Tanggal28 Agustus 2017 Nomor 62/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.SBY? hasil dari penelitian ini adalahpenerapan asas tersebut ada di Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 97 untuk membuktikankepemilikan dan tanggung jawab berupa pidana dan administratif diberhentikan menjadiNotaris, PPAT maupun Anggota perkumpulan

---

ABSTRACT
The notary as a general official is responsible for the formal truth of the overall contents ofthe deed made, starting from the head of the deed to the closing of the deed, and is notmaterially responsible for the deed. In this study using the principle of Nemo Plus JurisTransfere Potest Quam Ipse Habet means that no one can divert or give something to othersover his property or what he has. In the Making of Deed of Agreement on the Sale andPurchase and Deed of Sale and Purchase carried out by Notary and PPAT regarding the objectof selling, including village cash land which includes village property in the form of villageland, the ownership rights of the land cannot be released to other parties, unless necessarypublic interest. Thus giving rise to cases that must be criminally and administrativelyresponsible. This writing examines how the application of the Nemo principle plus juristransferre potest quam ipse habet by PPAT / Notary in the sale and purchase deed and theDeed of Bli Sale Agreement in the Study of Surabaya District Court Decision 28 August2017 Number 62 / Pid.Sus-Tpk / 2017 /PN.SBY? and How are the Responsibilities andSanctions if PPAT / Notary is violating the principle of Nemo plus juris transferre potestquam ipse habet in the study of the Surabaya District Court Decision dated 28 August 2017Number 62 / Pid.Sus-Tpk / 2017 / PN.SBY? The results of this study are that the applicationof the principle is in the Agrarian State Minister's Regulation / Head of National Land AgencyNo. 3 of 1997 concerning Implementation Provisions of Government Regulation No. 24 of1997 concerning Article 97 Land Registration to prove ownership and responsibility in theform of criminal and administrative Notary , PPAT and members of the association