Undang-Undang Perkawinan telah mengatur mengenai syarat-syarat untuk dilangsungkannya perkawinan. Namun tidak sedikit pasangan yang tidak mengikuti peraturan tersebut, sehingga terhadap perkawinan ini dapat dilakukan pembatalan. Dengan adanya pembatalan perkawinan ini memberikan kepastian hukum terhadap pihak-pihak yang mendapatkan kerugian dari perkawinan tersebut, terutama anak terlebih lagi apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia dan anak tersebut menjadi ahli warisnya. Dalam skripsi ini, penulis tertarik untuk membahas bagaimana kedudukan pihak yang tidak diatur sebagai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sesuai Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan terhadap perkawinan poligami yang tidak memenuhi persyaratan. Untuk mendalami permasalahan ini, penulis menganalisis Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 05/Pdt/2016/PT.PBR. Penelitian ini menggunakan penilitian dengan metode yuridis normatif dan tipologi yang bersifat deskriptif analitis untuk memecahkan permasalahan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan oleh ahli waris apabila memiliki kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut. Untuk menghindari adanya pembatalan perkawinan, sebaiknya setiap pihak yang berperan dalam pelangsungan perkawinan harus memiliki koordinasi yang kuat.

---

Marriage Law has regulated the conditions in the proceeding of marriage. However, not few of those marriages are held without following such conditions and are listed, hence they became legitimate in the eyes of the law. In such marriages, Marriage Law provides legal protection against the injured party through cancellation of marriage. The Marriage Law provides limited rules regarding those who are able to cancel a marriage proceedings. In this thesis, writer is interested in discussing how the position of unregulated parties, in this case the heirs, as the party who are able to propose cancellation of marriage in accordance with Article 23 of the Marriage Law for polygamous marriages that do not meet the requirements. To explore this issue, writer analyzes the Decision of the Pekanbaru High Court Number 05/Pdt.G/2016/PT.PBR. This study uses normative judicial methods and descriptive analytical typologies to solve the problem of this study. From this study, it can be concluded that the cancellation of marriage can be carried out by the heirs, if they acquire a direct legal interest in the marriage. To avoid the occurrence of marital cancellations, it is recommended that every party who plays a role in the proceedings of marriage must have strong coordination of both parties.