Pendidikan di Indonesia saat ini sangatlah berkembang, salah satu lembaga sosial yang dapat didirikan atas dasar pendidikan adalah yayasan. Guna mencerdaskan anak bangsa, banyak yayasan-yayasan pendidikan yang mulai bermuculuan. Didalam Undang-undang Yayasan menegaskan bahwa pendirian yayasan yang berbadan hukum harus dilakukan dengan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian kemudian harus mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menjadi permasalahn jika didalam suatu yayasan terjadinya dualisme kepengurusan. Dimana masing-masing pengurus memiliki akta pendirian Yayasan yang masing-masing mendapatkan pengesahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inilah yang menyebabkan adanya pihak ketiga yang merasa dirugikan dan menggugat ke Pengadilan. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dalam artikel ini hal yang diteliti adalah Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) Medan. (Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 20 November 2017 Nomor 497 K/TUN/2017). Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa ini adalah Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara disingkat Yayasan UISU melawan Badan/pejabat tata usaha negara yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan  Yayasan Universitas Islam Sumatera Utara Al-Munawwarah disingkat Yayasan UISU Al-Munawwarah. Yayasan UISU menggugat Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pengesahaan Yayasan UISU Al-Munawwarah yang merugikan pihak Yayasan UISU. Seolah-olah didalam tubuh badan Yayasan UISU adanya dua kepengurusan yang menjalankan kegiatan pendidikan. Inilah yang menimbulkan konflik dan memberikan ketidakjelasan status legalitas yayasan mana yang berhak menjalankan kegiatan Yayasan Pendidikan Tinggi UISU. Oleh karenanya, ingin dicari Yayasan mana yang berwenang dalam menjalankan kepengurusan Yayasan UISU, serta peran dan tanggung jawab Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pengesahaan Yayasan pendidikan di Indonesia.

---

Education in Indonesia now are very developed, one social institutions that can be established on the basis of education is the foundation. To do educate children of, many foundations are  began. The legislation of foundation said that establishment foundation that are legal entities must be conducted with a deed drawn up before the notary establishment. The deed of establishment and must have approval from the ministry of law and human rights. As if in a foundation of management dualism. Where the executives having their legalization the deed of establishment foundations get from the ministry of law and human rights. This is what causes the third party who were cheated and sue to court. Based on the exposure, hence in this article the question is the foundation dualism management islamic university of north sumatra ( UISU). ( The decisions of the supreme court republic indonesia on 20 november 2017 number 497 k / tun ) / 2017. They involved in this dispute is the foundation Islamic university of north sumatra abbreviated foundation uisu against / agency officials administrative the minister of law and human rights of Indonesia and foundations Islamic university of North Sumatra Al-munawwarah abbreviated UISU Al-munawwarah foundation. The foundation UISU suing the administrative about legalization foundation of UISU Al-munawwarah who have lost the institution UISU. As though in the body of the foundation UISU has the existence of two management who runs educational activities. This is what create conflicts and give status foundation obscurity legality which are entitled to run the foundation higher education UISU.