Perjanjian hibah dilakukan dengan menggunakan akta autentik. Akta autentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya tentang apa yang dimuat dalam akta tersebut. Akta hibah yang memiliki kekuatan hukum sempurna dalam perjanjian hibah pun tidak luput dari permasalahan hukum. Terbukti dari pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat seringkali ditemui akta hibah yang harus dibatalkan oleh pengadilan karena terbukti cacat hukum sehingga dalam pelaksanaannya pun harus dibatalkan misalnya saja pada pembuatan akta hibah antara suami-istri selama masa perkawinan. Penulis bermaksud mengkaji tentang keabsahan dari akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017 serta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi penelitian secara deskriptif analitis dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa akta perjanjian (untuk melakukan) hibah yang dilakukan antara suami-istri beda kewarganegaraan yang mempunyai perjanjian perkawinan terbukti melanggar Pasal 1678 KUHPerdata sehingga akta menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Akibat hukumnya yaitu akta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi suami istri maupun pihak ketiga setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pdt/2017.

---

Grant agreements are carried out using authentic deeds. Authentic deeds are perfect evidence for both parties and their heirs and all people who have the rights from them about what is contained in the deed. The grant deed that has perfect legal force in the grant agreement is not immune from legal problems. Evident from the implementation that occurred in the community often found a deed of donation that must be canceled by the court because it proved to be legally flawed so that in its implementation it must also be canceled, for example in making a grant deed between husband and wife during the marriage. The author intends to examine the validity of the treaty deed (to do) the grant made between husband and wife of citizenship who have a marriage agreement based on the Supreme Court's Judicial Review Number 91 PK / Pdt / 2017 and its legal consequences. This study uses a normative juridical method with descriptive research typology analytical and analyzed qualitatively. From the results of this study, it is known that the agreement deed (to do) a grant made between husband and wife of different nationalities who have a marriage agreement is proven to violate Article 1678 of the Civil Code so that the deed becomes invalid and null and void. The legal consequence is that the deed does not have binding legal powers for the husband and wife or third parties after the Supreme Court Judicial Review Number 91 PK/Pdt/ 2017.