Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai Perjanjian Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah Tentang Kredit Sindikasi. Permasalahan dalam skripsi ini membahas mengenai Pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah, dan juga akibat hukum apabila dalam suatu perjanjian kredit sindikasi antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang dimana pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan juga melalui wawancara dengan dua orang narasumber. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya bahwa pengaturan Perjanjian Kredit Sindikasi Antara Bank Swasta dan Bank Pembangunan Daerah tidak ada pengaturan khusus atau sama dengan Perjanjian Kredit Sindikasi pada umumnya, yaitu mengacu pada hukum perjanjian/kontrak pada KUHPerdata dan beberapa Undang-Undang lainnya seperti UU Perbankan, PBI No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit, Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/ 15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Kemudian ditemukan adanya pengecualian untuk pelanggaran batas maksimum pemberian kredit.

---

In this thesis will be discussed about the Agreement Between Private Banks and Regional Development Banks About Syndicated Loan. The problem in this thesis is to discuss the Arrangement of Syndicated Loan Agreements between Private Banks and Regional Development Banks and also the legal consequences if in a syndicated loan agreement between Private Banks and  Regional Development Banks violates the Legal Lending Limit. The research method used is juridical-normative research in which data collection is obtained from library studies and also through interviews with sources.

The results of this study are found that the arrangement of the Syndicated Loan Agreement between Private Banks and Regional Development Banks has no specific arrangement or the same as the Syndicated Loan Agreement in general where only refer to the contract / contract law on Civil Code and several other laws such as the Banking Act, PBI No. 7/3/PBI/2005 as amended by PBI No. 8/13/PBI/2006 concerning the Legal Lending Limit, Bank Indonesia Regulation Number 14/15/PBI/2012 concerning the Evaluation of Quality of Commercial Bank Assets, and Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.03/2017 concerning Obligations for Preparation and Implementation of Credit Policy or Bank Financing for Commercial Banks.. Then there were exceptions for violating the legal lending limit.