ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dan Filipina yang mengatur tentang Pengangkatan Anak (Adopsi). Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pembahasan dilakukan dengan menjabarkan teori-teori dasar yakni pengertian, jenis, syarat dan tata cara, akibat hukum, pembatalan, serta bimbingan dan pengawasan mengenai pengangkatan anak yang ada di Indonesia dan Filipina. Kemudian setelah membahas teori-teori dasar dari kedua negara, penulis akan membandingkan keduanya dengan mencari persamaan dan perbedaan yang juga dijelaskan dalam tabel. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk membuat peraturan pengangkatan anak yang lebih komprehensif, khususnya yang mengatur tentang pembatasan alasan untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak serta tata cara permohonan pembatalan pengangkatan anak dan dibuatnya sanksi untuk orang tua angkat yang salah satunya atau keduanya merupakan WNA (pengangkatan anak antarnegara) yang tidak melaporkan perkembangan anak angkat kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia dalam halnya anak angkat dibawa oleh orang tua angkat ke negara asalnya.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis discusses the comparison between Indonesian and Philippines law which regulates child adoption. This thesis is formulated using a normative juridical method. The thesis was carried out by outlining the basic theories from both countries, such as definition of child adoption, types of child adoption, requisites and procedure for adopting, legal effects of child adoption, guidance and supervision of child adoption, and annulment of child adoption. After explaining the basic theories of the two countries, the author will compare the system from both countries by their similarities and differences which are also explained in the table format. The result of this research are to recommend the Indonesian Government to establish a more comprehensive child adoption regulation, especially for regulating the limitations of reasons for the annulment of child adoption, the procedures for the annulment of child adoption, and the establishment of sanctions for adoptive parents, one of which or both are foreigners (intercountry adoption) that do not report the development of the said adopted children to the Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia in the case of the adopted children in question is taken by their adoptive parents to their home countries.