ABSTRACT
Pengarusutamaan gender adalah cross-cutting issue yang tidak mudah untuk diimplementasikan pada Pemerintah Kota Depok. Berbagai macam keterbatasan yang dimiliki oleh seluruh Perangkat Daerah tetap mengharuskan strategi Pengarusutamaan Gender berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Pengarusutamaan Gender pada sistem terintegrasi tata kelola pemerintah Kota Depok dan menjelaskan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) di Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan post-positivist, deskriptif, cross-sectional, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini memakai teori perencanaan strategis dan pengarusutamaan gender. Penelitian ini terdiri dari 4 dimensi yang meliputi 10 indikator yang terpenuhi dan 4 indikator yang tidak terpenuhi. Indikator yang tidak terpenuhi pada Pengarusutamaan Gender di Kota Depok adalah tidak ada Peraturan Daerah mengenai PUG, tidak tersedianya Data Terpilah Gender, tidak adanya sistem reward dan punishment, dan tidak memiliki dokumen luaran seperti Lembar Anggaran Responsif Gender, RKA Responsif Gender, dan Gender Analysis Pathway.

---

ABSTRACT
Gender mainstreaming (GM) is a cross-cutting issue that is not easy to implement in the Government of Depok City. Various kinds of limitations possessed by all Regional Devices must still implement a Gender Mainstreaming strategy. This study aims to explain Gender Mainstreaming in Integrated System of Governance of Depok City and explain the implementation of gender responsive planning and budgeting (PPRG) in Depok City. The research method used is a post-positivist, descriptive, and cross-sectional the approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature review. This research uses the theory of strategic planning and gender mainstreaming. The results of this study indicate various efforts made by the Government of Depok City`s through four dimensions which including 10 indicators that were fulfilled and 4 indicators not fulfilled. Unmet indicators on Gender Mainstreaming in Depok City are no Regional Regulations concerning PUG, unavailability of Gender Disaggregated Data, absence of reward and punishment systems, and no external documents such as Gender Responsive Budget Sheets, Gender Responsive RKA, and Gender Analysis Pathway.