Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta dari praktik yang dilakukan oleh para pihak terkait jual beli tanah dan pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh X. Dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Jakarta Barat terdapat sebuah maladministrasi. Hasil analisis terhadap hubungan hukum antara para pihak menunjukan bahwa jual beli yang dilakukan oleh X tidak memenuhi syarat materil jual beli tanah sehingga batal demi hukum. Selain itu, yang dapat berperan dalam mencegah terulangnya maladministrasi tersebut adalah Kantor Pertanahan dengan cara menggunakan meminta hak akses terhadap data kependudukan.

---

This research is done through normative judicial research method which is a research done by looking up to the positive law in Indonesia, including literature or secondary data in order to find any fact from land procurement and land registration done by X. It is found that that the land registration executed by Kantor Pertanahan Jakarta Barat is a maladministration.

The result of this research shows that land procurement conducted by X was not fulfill the terms of land procurement in accordance to laws in Indonesia. Therefore, such act is null and void. In order to prevent such maladministration to happen again, Kantor Pertanahan should ask for the civil registry data access right.