Tesis ini meneliti bagaimana BEKRAF sebagai Lembaga Pemerintahan Non Kementerian membantu UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif dalam hal pendanaan modal usaha. Penelitian ini dilakukan dengan mewawancarai dua pihak dengan tiga narasumber berbeda yang mana kemudian hasil wawancara tersebut dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan  yang berlaku sejak tahun 1961 hingga bulan Oktober 2018. Dewasa ini, crowdfunding sudah dikenal sebagai salah satu metode alternatif untuk mendapatkan dana tambahan untuk membiayai proyek suatu individu atau suatu badan. Hingga bulan Oktober tahun 2018, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai crowdfunding. Namun ternyata penggunaan crowdfunding di Indonesia masih mungkin dilakukan dengan berdasarkan pada beberapa ketentuan dari beberapa peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti apakah instansi publik di Indonesia, khususnya Badan Ekonomi Kreatif, dapat menggunakan crowdfunding untuk mendapatkan dana tambahan guna membantu para pelaku ekonomi kreatif.

This paper provides insights mechanism on how one of Indonesian public body called Badan Ekonomi Kreatif helps Indonesian SMEs who operate in creative industry by funding their project or business. This research is done by interviewing three persons from two different entitites, then the results will be compared to Indonesian regulation which are still relevant until October 2018. Crowdfunding nowadays is worldly known as an alternative for individuals or firms to gain extra cash to fund their project or to increase SMEs cash inflow. In the past, scholars already figured out that Indonesia didn’t have any specific regulation on crowdfunding, but they figured out that there are hopes in Indonesian regulations that allowed the usage of crowdfunding in Indonesia for individuals and firms. This research has a sole purpose to figure out if one of Indonesia’s state body can utilize crowdfunding to gain extra cash to fund Indonesian SMEs