ABSTRACT
Skripsi ini mengulas problematika proses dalam pengangkatan anak terlantar yang agamanya harus disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat dengan studi kasus atas Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/Pn.Kd.Mn yang dikaji dengan pengaturan pengangkatan anak yang ada dalam peraturan perundang-undangan serta sumber hukum lainnya yang berlaku di Indonesia. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan pendekatan deskriptif yang bersifat yuridis-normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan mengenai prinsip bahwa agama anak terlantar harus disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat fundamental untuk dijadikan salah satu prinsip dalam pengangkatan anak. Hal ini dilatarbelakangi dari masifnya jumlah anak terlantar yang merupakan korban bencana, yang hendak diadopsi oleh Warga Negara Asing dengan segala problematika dan potensi kejahatan terhadapnya. Pengaturan mengenai apabila agama anak yang tidak diketahui asal usulnya, maka harus disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat serta ketentuan agama yang harus sama antara Calon Orang Tua Angkat dengan Calon Anak Angkat ditujukan agar Warga Negara Indonesia serta masyarakat setempat menjadi pihak yang diprioritaskan untuk mengangkat anak tersebut. Selain itu, pengangkatan anak sejatinya tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, sehingga pengaturan agama yang sama antara Calon Orang Tua Angkat dengan Calon Anak Angkat untuk menghindari sengketa hukum dengan orang tua kandung di kemudian hari terutama dalam hal keperdataan yakni waris. Berdasarkan hasil analisis terhadap Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2014/Pn.Kd.Mn, penulis berpendapat bahwa penetapan hakim tersebut tidak tepat karena tidak memperhatikan prinsip, syarat, serta prosedur pengangkatan anak. Dengan demikian diharapkan para hakim harus berhati-hati dalam melakukan pertimbangan hukum dengan melihat segala aturan yang menyangkut dengan pengangkatan anak yang berlaku di Indonesia. Untuk pemerintah diharapkan dapat membentuk regulasi tambahan dalam hal pengaturan pengawasan pasca pengangkatan anak agar kepentingan terbaik bagi anak benar-benar dapat terwujud.

---

ABSTRACT
This thesis reviews the problematic process in the adoption of abandoned children whose religion must be adapted to the religion of the majority of the local people with a case study of Court Decree Number 15/ Pdt.P/2014/ Pn.Kd.Mn which is reviewed by the regulation of adoption in the legislation and others legal instruments that are applied in Indonesia. The discussion was conducted through literature studies and juridical-normative descriptive approaches. The results of the study concluded that the provisions regarding the principle that the religion of an abandoned child must be adapted to the religion of the majority of the local people is hugely fundamental to become one of the principles in adopting children. This is motivated by the massive number of abandoned children who were victims of disasters, which foreign citizens crave to adopt them with all the potential problems, crimes, and risks await. Regulations that stipulate the conformation of children with unknown religious backgrounds to the religious majority of their communities as well as the rule that obligates Prospective Adoptive Parents to have the same religion as a Prospective Adoptive Child aims to prioritize Indonesian citizens within the adoption process. In addition, the action of adopting the children does not sever the relationship between children raised with their biological parents, so that the same religious arrangement between prospective adoptive parents and adopted children is made to avoid legal disputes with biological parents in the future, especially in civil matters, such as inheritance. Based on the result of the analysis of Court Decree No. 15/Pdt.P/2014/Pn.Kd.Mn, the writer deduced that the decree in question did not pay much attention to the principle, requirements, and also the procedure of the children adoption. As such, it is expected that in the future, the judges will be more thorough in carrying out legal considerations by examining all of the regulations and the rules regarding child adoption. The government is expected to form additional regulations in terms of post child adoption supervision in order to protect the childrens best interest.