Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi guna menjaga kelangsungan hidup. Padatnya aktivitas manusia saat ini menyebabkan manusia cenderung mencari cara praktis untuk memuhi kebutuhan pangan. Cara praktis yang ditempuh manusia untuk memenuhi kebutuhan pangannya adalah dengan memanfaatkan jasa kuliner yang pada umumnya dilakukan dengan makan di usaha penyediaan makanan terdekat. Setiap usaha penyediaan makanan sudah seharusnya memberikan yang terbaik bagi konsumennya termasuk dalam hal kebersihan pangan yang merupakan bagian dari keamanan pangan. Dengan keadaan seperti ini, beberapa instrumen hukum lingkungan harus diterapkan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat terpenuhi hak dasarnya atas kebersihan terhadap pangan yang akan mereka konsumsi. Skripsi ini akan mengkaji secara normatif terkait mengapa pemerintah perlu menjamin kebersihan usaha penyediaan makanan sebagai bagian dari keamanan pangan dan perbandingan penerapan instrumen hukum lingkungan dalam penjaminan kebersihan usaha penyediaan makanan di Indonesia, Singapura dan Irlandia Utara. Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukan bahwa masalah kebersihan usaha penyediaan makanan perlu diatur oleh pemerintah karena adanya asimetri informasi dan bahwa terdapat perbedaan penerapan instrumen hukum lingkungan dalam penjaminan kebersihan usaha penyediaan makanan di Indonesia, Singapura dan Irlandia Utara. Untuk itu, pemerintah disarankan mulai mewajibkan setiap pelaku bisnis makanan yang menjual makanan baik itu di tempat permanen atau tidak permanen untuk menerapkan instrumen hukum lingkungan berupa pemberian informasi dalam hal penjaminan kebersihan usaha penyediaan makanan.

---

Food is a basic human need that must be met in order to maintain survival. The current density of human activity causes people to find practical ways to meet food needs. The practical way that people will take to fulfill their food needs is by utilizing culinary services which are generally done by eating at the closest food supply business. Every food supply business should provide the best for its consumers, including in terms of food hygiene which is part of food safety. With these conditions, several environmental legal instruments must be implemented to ensure that every person can be fulfilled their basic rights to cleanliness of the food that they will consume. This thesis will review normatively related to why the government needs to ensure the cleanliness of food supply businesses as part of food safety and the comparison of the application of environmental legal instruments in hygiene assurance in food supply businesses in Indonesia, Singapore and Northern Ireland. The results of this thesis show that the problem of cleanliness of food supply businesses needs to be regulated by the government because of the information asymmetry and that there are differences in the application of environmental legal instruments in hygiene assurance in food supply businesses in Indonesia, Singapore and Northern Ireland. For this reason, the government is advised to start requiring every food business that sells food either in a permanent or non-permanent place to implement environmental legal instruments in the form of providing information in terms of hygiene assurance in the food supply business.