ABSTRAKAkta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 yang mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata pasal 1866, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam Praktiknya, kerap ditemukan permasalahan mengenai Notaris yang melakukan penipuan dalam pembuatan Akta menimbulkan banyak sekali menimbulkan kerugian. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana sanksi untuk Notaris yang melakukan tindak pidana penipuan dan apa dampak yang terjadi pada Akta-nya. Menggunakan metode penelitian berbentuk penelitian yuridis-normatif, Menggunakan alat pengumpulan data sekunder yaitu makalah dan buku. Hasil dari penulisan tesis ini memberikan saran kepada pemerintah atau Lembaga Pengawas Notaris agar merumuskan tindak pidana Notaris yang unsurnya hanya dapat berlaku sanksinya untuk profesi Notaris.

---

ABSTRACT

Notary deed is an official document issued by a notary according to the Civil Code article 1870 which has absolute and binding evidence. The Notary Deed is perfect proof so that it does not need to be proven by other proofs as long as the untruth cannot be proven. Based on the Civil Code article 1866, the notary deed is the main proof or proof of proof so that this document is a proof of trial that has a very important position. In practice, it is often found that problems regarding Notaries who commit fraud in making Deed cause a lot of losses. The problem raised is how to sanction a Notary who commits a criminal act of fraud and what impact it has on the Deed. Using research methods in the form of juridical-normative research, using tools for collecting secondary data, namely papers and books. The results of this thesis writing suggest to the government or Notary Supervisory Institution in order to formulate a criminal act of Notaries whose elements can only apply to the Notary profession.