Skripsi ini membahas mengenai Komite Nasional Kewenangan Transportasi (KNKT) dan Kepolisian yang memiliki kewenangan yang beririsan dalam hal penanganan kecelakaan transportasi kereta api, dimana KNKT memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi kecelakaan transportasi, sedangkan Kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan. Untuk mempermudah pemahanan, skripsi ini mengambil contoh kasus kecelakaan KA S5 (Fajar Utama Ekspres) dan KA BBR1 (Babaranjang) pada tahun 2005. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur mengenai kewenangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Kepolisian Republik Indonesia dalam penanganan kecelakaan transportasi kereta api. Pokok permasalahan dari skripsi ini adalah mengenai kewenangan yang beririsan antara KNKT dan Kepolisian dalam penanganan kecelakaan transportasi, kemudian bagaimana pelaksanaan dan pengaturan dari kewenangan yang beririsan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui KNKT dan Kepolisian dalam hal kecelakaan transportasi kereta api dan untuk mengetahui mengenai penanganan kecelakaan transportasi kereta api dalam hal kewenangan yang beririsan antara KNKT dan Kepolisian. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah bahwa KNKT dan Kepolisian perlu mengatur secara jelas mengenai kewenangan yang beririsan dalam penanganan kecelakaan transportasi kereta api dan keduanya perlu menentukan bentuk pengaturan yang tepat untuk mengatur kewenangan yang beririsan tersebut.

---

This thesis discusses about the National Transportation Safety Committee (NTSC) and the Police which have intersecting authority in handling railway accidents, where the NTSC has the authority to conduct transportation accident investigations, while the Police have the authority to carry out investigations.

To make it easier to understand, this thesis takes the case of the KA S5 (Fajar Utama Express) and KA BBR1 (Babaranjang) accidents in 2005. This thesis is a normative legal research that focuses on positive law governing the authority of the National Transportation Safety Committee and the Indonesian National Police in handling railway accidents.

The main problem of this thesis is about the authority which intersects between the NTSC and the Police in handling transportation accidents, then how the implementation and arrangement of the authorities intersect. The purpose of this study is to find out about the NTSC and the Police in handling the railway transportation accidents and to find out about the handling of railway transportation accidents in terms of the authority that intersected between the NTSC and the Police.

The results of this research are the NTSC and the Police need to clearly regulate the authority that intersects in handling of train transportation accidents and both of them need to determine the appropriate form of regulation to regulate the intersecting authority.