ABSTRACTPelepasan hak dilakukan ketika suatu subjek hukum tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Pelepasan hak ialah dimana satu pihak melepaskan dan satu pihak lainnya membayarkan ganti rugi maka tanahnya berubah yang awalnya terdapat status hak atas tanah menjadi tanah negara, maka perlu dilakukan permohonan hak. Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan mengenai beralihnya tanah negara yang dilakukan oleh PT Bintang Sampora Asri (PT BSA) dengan PT Arwiga Bhakti Propertindo (PT ABP) yang didasarkan oleh Akta Pemindahan dan Penyerahan Hak atas Tanah. Kemudian terbit izin lokasi yang dimiliki PT ABP mengingat di lokasi yang sama telah terbit izin lokasi atas nama PT BSA. Atas permasalahan diatas tersebut, skripsi ini menawarkan saran berupa perlu dibentuk aturan merinci mengenai Izin Lokasi terkait prosedur pengalihan Izin Lokasi bagi Badan Hukum yang tidak dapat melanjutkan keberlangsungan kegiatan peruntukkan tanah berdasarkan izin lokasi yang telah diterbitkan, persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan, dan waktu penyelesaian. Agar dapat diiterapkannya asas keterbukaan/transparansi bagi Badan Pertanahan Nasional. Mengenai akibat hukum bagi kreditur dan debitur, di dalam pembuatan perjanjian kredit yng baru untuk menggantikan yang lama, dinyatakan secara tegas tentang hal-hal yang berkaitan dengan isi perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.
ABSTRACTRelease of land rights is carried out when a legal subject does not fulfill the requirements as a land-rights holder. Release of land rights is when one party surrender and the one other party pay the compensation, then the status of land is changed from owned-land rights to state-owned land, then a rights request must be made. The discuss the matters of shifted state-owned land which is conducted by PT Bintang Sampora Asri (PT BSA) with PT Arwiga Bhakti Propertindo (PT ABP) that based by the Deed of Transfer and Assignment of Land Rights. Then published the Location Permit owned by PT ABP in mind that in the same location is already published the Location Permit in the name of PT BSA. For the matters above, this thesis presents recommendation in the form of detailed regulation about Location Permit about procedures of transferring Location Permit for Legal Entity that couldnt continue the allocation activities of land based on published Location Permit, technical requirements and administrative the required, and time completion that been published. In order to implement the principle of opened/transparanct for the National Land Agency. About the consequences of law for Creditor and Debtor, in making a new credit agreement to replace the old one, stated explicitly about the matters that related to the contents of the agreement which been agreed by both parties.
S-Bunga Shabrina.pdf :: Unduh