Bermula dari penolakan terhadap masuknya taksi online dalam menyelenggarakan usaha transportasi umum dengan mengadakan demo oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional. Masuknya taksi online untuk memperluas bisnis transportasi tersebut merupakan sebuah ancaman bagi pelaku usaha taksi online karena dianggap dapat mematikan usaha angkutan sewa dan taksi konvensional dengan menawarkan tarif taksi online yang dibawah tarif angkutan sewa dan taksi konvensional. Oleh sebab itu, pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional, secara bersama-sama membatasi daerah pemasaran jasa angkutan taksi online tersebut serta menghalangi taksi online tersebut untuk masuk pada dan memasarkan jasa taksi online. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tulisan ilmiah ini adalah bagaimana hukum persaingan usaha mengatur terkait dengan tindakan pelarangan beroperasinya taksi online oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional di Bali; apakah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha angkutan sewa dan taksi konvensional di Bali bersama dengan bendesa adat serta pengusaha jasa pariwisata di Bali yang menghalangi beroperasinya taksi online pada wilayah wisata tersebut termasuk tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999. Untuk dapat menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dan analisa data secara deskriptifanalitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha. Dengan adanya perjanjian yang anti-persaingan ini menyebabkan terhambat tercapainya kesejahteraan rakyat. Pemerintah perlu mengatur terkait dengan penyelenggaraan usaha transportasi umum di Bali sehingga dengan terwujudnya persaingan yang bebas dan adil, maka terwujud juga kesejateraan rakyat.

---

It begins from the refusal of the entry of online taxis in organizing public transportation businesses by holding demonstrations by conventional rental and taxi business operators. The entry of online taxis to expand the transportation business is a threat to online taxi business players because it is considered to be able to shut down conventional rental and taxi transportation businesses by offering online taxi fares that are below conventional rental and taxi transportation rates. Therefore, conventional rental and taxi business operators jointly limit the marketing area of the online taxi transportation service and block the online taxi from entering and marketing online taxi services. The problem raised in this scientific paper is how business competition law regulates related to the prohibition of the operation of online taxis by conventional rental and taxi business operators in Bali; whether the actions taken by conventional rental and taxi transportation business operators in Bali along with traditional villages and tourism service entrepreneurs in Bali block up the online taxis in these tourist areas, this act is considered as a violation of competition law and against the principle and the purpose of Competition Law based on The Law No.5/1999. To answer these problems by using juridical-normative legal research methods and descriptive-analytical data analysis. The results of the study show that there are agreements that are prohibited in business competition law. With the existence of this anti-competitive agreement, it has hampered the achievement of public`s welfare. The government needs to regulate related to the implementation of public transportation business in Bali so that with the realization of free and fair competition, the publics welfare will also be actualize.