ABSTRAKWaralaba di Indonesia berawal dari upaya pemerintah yang melihat waralaba sebagai suatu cara untuk menggiatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Perkembangan waralaba tentunya harus didukung dengan kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak, baik pihak pemberi waralaba (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee). Kerjasama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba harus didasari oleh sebuah perjanjian, dimana dalam hal ini dibutuhkan jasa seorang notaris dalam pembuatannya. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah mengenai peran dan tanggung jawab notaris terhadap akta perjanjian waralaba yang dibuatnya serta implikasi hukum atas pembatalan akta tersebut oleh pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, alat pengumpulan data yaitu melalui studi literatur dan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa peran notaris dalam hal ini adalah membuat akta autentik dengan tidak memihak kepada pihak manapun, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan akta yang dibuatnya, serta bertindak secara saksama atau teliti. Sehingga notaris memiliki tanggung jawab secara keperdataan dengan didasari Pasal 1366 KUHPerdata dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UUJN dan Pasal 6 ayat (1) Kode Etik Notaris. Kelalaian notaris yang menyebabkan akta menjadi batal demi hukum menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam akta tersebut, yaitu kerugian secara materil dan immateril. Notaris yang telah lalai sebaiknya mendapatkan pembinaan atau penyuluhan, serta harus bekerjasama dalam sidang-sidang atau penyelidikan. Selain itu notaris seharusnya menunjukkan itikad baik dengan mencoba bermusyawarah bersama para pihak untuk mengambil jalan keluar atas batalnya akta tersebut.

---

ABSTRACT

Franchising in Indonesia stems from the government's efforts to see franchising as a way to stimulate the economy and create jobs. Franchise development must be supported by legal certainty that is binding on the parties, both the franchisor and the franchisee. Cooperation between the franchisor and the franchisee should be based on an agreement, which in this case requires the services of a notary in the making. In this research, the issue raised is about the role and responsibility of the notary to the deed of the franchise agreement and the legal implications of the deed that was canceled by the court. The research method used is juridical-normative by using secondary data, data collection tool is through literature studies and data analysis used is a qualitative method. Based on the results of this research, it can be seen that that the role of the notary in this case are to make an authentic deed is not partial to any party, provide legal counseling in connection with the deed made, and act carefully or thoroughly. So that the notary has civil responsibility based on Article 1366 of the Civil Code and can be subject to sanctions under Article 16 paragraph (1) UUJN and Article 6 paragraph (1) Notary Code of Ethics. Notary negligence that causes the deed to become null and void causes harm to the parties in the deed, the material and immaterial losses. Notaries who have been negligent should get coaching or counseling, as well as the need to cooperate in hearings or investigations. In addition, the notary should show good faith by trying to consult with the parties to take a solution to the revovation of the deed.