ABSTRAK
Skripsi ini berfokus kepadapelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Status of Forces Agreement(SOFA) Jepang-Amerika Serikat, serta upaya pengajuan tuntutan revisi perjanjian tersebut yang terjadi di Okinawa. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan ini mencoba menjelaskan alasan fundamental serangkaian penyebab terjadinya kritik terhadap SOFA Jepang-Amerika Serikat yang masih terus berlangsung hingga sekarang. SOFA dikenal sebagai bentuk perjanjian yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk menentukan status para personil militernya yang ditempatkan di negara lain. SetelahPerang Dunia II, Jepang dan Amerika Serikat telah menyepakati SOFA, dan Okinawa menjadi salah satu wilayah yang mendapatkan jatah paling besar dalam pemanfaatan areanya untuk fasilitas dan operasi pelatihan bagi angkatan militer Amerika Serikat. Sejak tahun 1995, pihak pemerintah Okinawa tidak pernah berhenti menyuarakan tuntutan untuk merevisi persetujuan tersebut. Di tahun 2018 ini pun suara yang sama masih diserukan dari Okinawa kepada pemerintah pusat Jepang dan Amerika Serikat, sebagai bentuk ketidakpuasan yang diarahkan terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

---

ABSTRACT
This thesis focuses on the implementation of provisions in the Japan-United States Status of Forces Agreement (SOFA), as well as the continual efforts to submit claims for revisions to the agreement that took place in Okinawa. This research, conducted using the library study method, tries to explain the fundamental reasons that causes the criticism of Japanese-American SOFA that is still ongoing to this day. A SOFA is known as a form of agreement used by the United States to determine the status of military personnel stationed in other countries. After World War II, Japan and the United States agreed on SOFA, and Okinawabecame one of the regions that received the largest share in the use of its area for training operations and facilities by the United States military force. Since 1995, the Okinawan government has never stopped voicing demands to revise the agreement. In the year of 2018, the same demand was still called for to the central government of Japan and the United States, as a form of dissatisfaction directed at agreements implementation from Okinawa.