Pengadaan tanah bagi pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat tinggal, tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, bahkan tempat yang digunakan untuk kepentingan umum. Namun, tidak jarang pengadaan tanah ini masih menciderai keadilaan di masyarakat, karena seharusnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dalam upaya pemerintah untuk pengadaan tanah tidak jarang terjadi sengketa antara pemerintah dengan masyarakat atau dengan pihak swasta. Terhadap banyaknya kasus pertanahan yang terjadi di masyarakat, maka sangatlah perlu dicari cara penyelesaian yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut Penulis akan mengungkap sengketa lahan pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kabupaten Majalengka, dimana terjadi konflik antara Pemerintah dengan masyarakat. Maka dari itu, muncul penyelesaian terhadap hambatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat tersebut.

---

Land procurement for construction in Indonesia is increasing, whether as a place of residence, a place to carry out business activities, or even a place used for public interest. However, it is still common for land procurement to harm justice in the society, because land procurement in the public interest should pay attention to existing regulations and a sense of justice in the society. On its development, regulations regarding land procurement are regulated in the Presidential Regulation Number 148 in 2015 about the Fourth Amendment of Presidential Regulation Number 71 in 2012 regarding the Implementation of Land Procurement for Construction in the Public Interest. In the government's efforts to procure land, it is still common for a dispute over the government and the society or with the private sector to happen. Regarding the number of land cases that occur in the society, it is very necessary to find a solution that is very beneficial for both parties. According to this view, the author will reveal the land dispute over the construction of the West Java International Airport or known as Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) in Majalengka Regency, where there is a conflict between the Government and the society. Therefore, a solution arises regarding the barriers to land procurement in the public interest in the construction project of the West Java International Airport.