ABSTRACT
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis gagasan Sukarno yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada 1955-1962. Fokus pembahasan adalah terhadap bentuk dukungan Indonesia dalam proses perjuangan kemerdekaan Palestina. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik atau pengumpulan data dari dokumen-dokumen kenegaraan sezaman; buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian; dan dokumen-dokumen internasional yang diterbitkan. Dalam hasil penelitian, didapati hubungan Indonesia dengan Palestina telah terjalin sejak Indonesia belum merdeka. Dalam pengakuan kedaulatan kemerdekaan Indonesia, masyarakat Palestina juga ikut berkontribusi dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Dimasa pemerintahan Sukarno, dukungan bagi perjuangan kemerdekaan Palestina dilakukan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan bentuk perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Melalui gagasan anti-kolonialisme dan imperialisme, Sukarno bertujuan untuk mempersatukan semua pihak melalui sebuah jalan tengah.

---

ABSTRACT
This thesis aims to analyze Sukarno's ideas that influenced Indonesia's foreign policy in 1955-1962. The focus of the discussion was on the form of Indonesian support in the process of the struggle for Palestinian independence. This study uses historical methods consisting of heuristics or data collection from contemporary state documents; books related to research topics; and international documents published. In the results of the study, it was found that the relationship between Indonesia and Palestine had been established since Indonesia was not yet independent. In recognition of the sovereignty of Indonesian independence, the Palestinian community also contributed to supporting Indonesia's independence. In the Sukarno era, support for the struggle for Palestinian independence was carried out in various forms, one of which was the form of resistance to colonialism and imperialism. Through the ideas of anti-colonialism and imperialism, Sukarno aims to unite all parties through a middle ground.