Seorang Notaris di Kalimantan Tengah, yang bernama Agustri Paruna, S.H. ditangkap dan ditahan atas dugaan memalsukan Akta Notaris. Ia dijerat Pasal 266 ayat (1) KUHP karena menempatkan suatu keterangan palsu ke dalam akta autentik. Atas tindakannya tersebut Ia dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana tertuang dalam Putusan PN Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN Plk. Setelah insiden tersebut oleh Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dalam putusannya Nomor 18/B/MPPN/XII/2017 tersebut, Agustri Paruna diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Adanya tenggang waktu antara dikeluarkannya putusan dari Majelis Pemeriksa Pusat Notaris dengan dikeluarkannya putusan Surat Keterangan Pemberhentian dengan Tidak Hormat oleh Menteri menjadi celah bagi Notaris untuk tetap berpraktik. Hal ini menjadi dilema bagaimana menentukan sejak kapan Notaris tersebut tidak berwenang dalam kedudukannya sebagai seorang Notaris setelah Ia mendapat usulan pemberhentian dengan tidak hormat. Di sisi lain, pengaturan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut "UUJN") dan peraturan lainnya hanya mengatur mengenai kewenangan Notaris yang dikenai ancaman lebih dari 5 (lima) tahun penjara dan sudah berkekuatan hukum tetap saja (Pasal 13 UUJN). Adanya kekosongan hukum tersebut menjadi pertanyaan bagaimana menentukan kewenangan Notaris yang dikenai sistem sanksi jabatan selain ketentuan dalam Pasal 13 UUJN tersebut. Oleh karena kekosongan hukum tersebut, dikhawatirkan Notaris tersebut masih membuat akta dan karenanya akan menjadi pertanyaan mengenai sifat akta yang dibuat oleh Notaris dalam ketidakwenangannya tersebut. Berdasarkan hal tersebut kita dapat mengetahui pengaturan mengenai kewenangan Notaris dan implikasi hukum terhadap akta Notaris yang dibuat dalam ketidakwenangan Notaris.

---

A Notary in Central Kalimantan, named Agustri Paruna, S.H. arrested and detained on suspicion of falsifying the Notarial Deed. He was charged with Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code for placing a false statement on an authentic deed. For his actions, he was sentenced to 3 (three) months in prison as stated in the Decision of the Palangka Raya District Court Number 69 / Pid.B / 2016 / PN Plk. After the incident, according to the Notary Center Examining Board on its decision Number 18 / B / MPPN / XII / 2017, Agustri Paruna was proposed to be dishonorably dismissed. The existance of spare time between the issued verdict from the Notary Central Examining Board and the issued Decision Letter of Dismissed Dishonorably by the Minister became a gap for the Notary to continue practicing. This become a dilemma on how to determine when the Notary is no longer authorized in his position as a Notary after he has received a proposal for dismissal dishonorably. On the other hand, the regulation in the Notary Position Law (hereinafter referred to as "UUJN") and other regulations only regulate the authority of the Notary who is threatened with more than 5 (five) years in prison and has permanent legal force (Article 13 UUJN). The existence of this legal vacuum becomes a question on how to determine the authority of a Notary who is subject to an office sanctions sytem apart from the regulation in Article 13 of the UUJN. Because of the legal vacuum, it is feared that the Notary is still making a deed and hence will be a question regarding the nature of the deed made by the Notary in his non-authority state. Based on the case, we can find out the regulations regarding the authority of the Notary and the legal implications of the Notary deed made in the Notary`s non-authority state.