ABSTRACT
Kecelakaan kerja pada kegiatan sektor konstruksi hingga saat ini masih menjadi penyumbang terbesar bagi keseluruhan angka kecelakaan kerja di Indonesia setiap tahunnya. Di dalam klasifikasi jenis kegiatan sektor konstruksi, sektor konstruksi kecil dan menengah dianggap memiliki kesadaran akan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja yang masih rendah. Menyikapi kontradiksi tersebut, pemerintah membuat suatu prorgam pembinaan K3 bernama Work Improvement in Small and Medium Construction Sites (WISCON). Penelitian akan berfokus pada pelaksanaan WISCON di DKI Jakarta mengingat bahwa diantara seluruh wilayah tempat WISCON dilaksanakan, DKI Jakarta merupakan wilayah yang memiliki jumlah pekerja harian dan perusahaan konstruksi kecil dan menengah yang paling banyak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pembinaan K3 pada sektor konstruksi kecil dan menengah melalui program WISCON DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Teori yang digunakan yakni teori hubungan industrial, pembinaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rangkaian program WISCON DKI Jakarta sebagai upaya pembinaan K3 oleh pemerintah dimulai dari tahapan formulasi materi K3 yang merupakan hasil dari kordinasi yang terjalin antara pihak International Labour Organization dan pihak Kementerian Ketenagakerjaan RI. Pelaksanaan program WISCON DKI Jakarta dilakukan selama empat hari dengan agenda inti yakni pembinaan dan pemaparan materi K3, observasi lapangan, diskusi, dan pembuatan action plan. Peserta program merasakan program WISCON DKI Jakarta dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi peserta dan dapat langsung diterapkan sehinnga menghasilkan perbaikan yang nyata. Rekomendasi yang diberikan antara lain mendorong keterlibatan asosiasi bidang konstruksi pada program WISCON, menjadikan sertifikasi program WISCON sebagai salah satu syarat sebagai tenaga konstruksi ahli, dan meniingkatkan peran Dinas Ketenagakerjaan Provinsi sebagai pengawas kegiatan konstruksi di daerah.

---

ABSTRACT
Work accidents in construction sector activities are still the biggest contributor to the overall number of workplace accidents in Indonesia each year. Within the classification of construction sector activities, small and medium constructions are notorious for lacking of occupational health and safety awareness. In response to the contradiction, the government developed a program called Working Improvement in Small and Medium Construction Sites (WISCON). The research will focus on the implementation of WISCON in DKI Jakarta. This research aims to analyze the process of developing OHS in the small and medium construction sector through the DKI Jakarta WISCON program. This research uses a qualitative approach with the type of descriptive research and several theories like the theory of industrial relations, theory of coaching, occupational health and safety (OHAS), and the occupational health and safety management system. The results of the research show that the DKI Jakarta WISCON program, as an effort to develop OHAS by the government, starts from the OHAS material formulation which is the result of the coordination between the International Labor Organization and the Indonesian Ministry of Manpower. The implementation of the DKI Jakarta WISCON program is carried out for four days with core agendas: OHAS material presentation, observations, group discussions and presentations, and action plans making. The program participants felt that the DKI Jakarta WISCON program could provide useful knowledges and could be directly implemented so that it produced real improvements. This research generates a number of recommendations like encouraging the involvement of the construction sector association in the WISCON program, making the WISCON program certification to be one of the requirements as an expert construction worker, and increasing the role of the Provincial Manpower Office as a supervisor of construction activities in the area.