Tesis ini membahas mengenai bagaimana keabsahan perjanjian arbitrase yang dibuat dalam bentuk pertukaran surat elektronik (e-mail) serta bagaimana akibat hukum jika suatu perjanjian arbitrase dalam bentuk pertukaran surat yang tidak disertai dengan catatan penerimaan oleh para pihak pada kasus PT. Indoexim International v. PT. Agility International. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase yang dibuat dalam bentuk pertukaran surat elektronik (e-mail) adalah sah menurut hukum selama terpenuhinya syarat-syarat perjanjian arbitrase sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang arbitrase tidak menjelaskan lebih rinci mengenai akibat hukum jika tidak terdapat catatan penerimaan oleh para pihak pada kasus PT. Indoexim International v. PT. Agility International, namun majelis hakim berwenang untuk menafsirkan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Sehingga keputusan yang diberikan oleh majelis hakim terkait catatan penerimaan oleh para pihak tersebut dapat menjadi solusi atas persoalan yang tidak dijelaskan lebih rinci oleh undang-undang.

---

This thesis discusses about how the validity of the arbitration agreement that is made in the form of exchanges of electronic mail (e-mail) and how legal consequences if an arbitration agreement in the form of an exchange of letters which are not accompanied by a note of the acceptance by the parties. The methods used in this research is the juridical normative, i.e. the legal research that refers to norms of the law contained in the legislation.

This research it was concluded the arbitration agreement that is made in the form of exchanges of electronic mail (e-mail) is lawful as long as satisfy the terms of the arbitration agreement as provided for in article 4 paragraph (3) of Act No. 30 of 1999. The arbitration law does not explain in more detail about the legal consequences if there is no note of the acceptance by the parties in the case of PT. Indoexim International v. PT. Agility International, however the Tribunal judges are authorized to interpret the existing provisions in the law. So the decision given by the Tribunal judge related note the acceptance by the parties can be a solution over the issue that are not described in more detail by law.